Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Masyarakat Natuna akan menggelar prosesi kecil secara adat melepas 238 WNI itu ke daerahnya masing-masing.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, menilai sikap pemerintah yang menolak eks kombatan Islamic State (IS) sudah tepat.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan masa observasi WNI di Natuna akan berakhir pada 15 Februari 2020. Nantinya, 238 WNI di Natuna tersebut akan langsung dipulangkan ke Jakarta.
Orang-orang yang bergabung dengan kelompok radikal itu secara sadar melepaskan kewarganegaraan Indonesia untuk bergabung dengan IS.
Terkait Suriah, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah masih akan memberikan peluang untuk anak-anak di bawah 10 tahun yang berstatus yatim piatu untuk kembali ke Tanah Air.
Dubes RI untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya, menyatakan kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang terkonfirmasi positif virus korona di Singapura dilaporkan dalam kondisi baik.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memulangkan 689 orang eks kombatan Negara Islam (IS) asal Indonesia. Namun, pemerintah tetap melakukan identifikasi data.
Pemerintah melakukan verifikasi status kewarganegaraan mantan anggota Negara Islam (IS) asal Indonesia. Pendataan terus dilakukan untuk menentukan status eks WNI tersebut.
Pasalnya, selama ini, tidak ada laporan terkait keberadaan anak-anak para mantan kombatan IS tersebut.
Mahfud mengatakan eks kombatan IS asal Indonesia itu selalu menghindar, bahkan tidak mengakui diri mereka sebagai WNI lagi.
Jaringan IS tersebut bisa melakukan penyerangan pada kantor pemerintah karena jengkel teman mereka tidak dipulangkan.
Data jumlah IS eks WNI sebanyak 689 berasal dari CIA, lembaga intelejen Amerika Serikat (AS).
Pemerintah harus tetap waspada terhadap adanya kemungkinan aksi balas dendam setelah menolak kepulangan eks WNI yang telah berbaiat ke IS itu kembali ke Tanah Air.
"Sel-sel tidurnya masih banyak. Polri dan komunitas intelijen harus waspada jika keputusan itu menimbulkan keinginan balas dendam."
"Saya setuju apa yang diputuskan oleh pemerintah. Pemerintah tidak perlu memikirkan mereka karena mereka bukan lagi WNI," kata Hikmahanto
WNI yang bergabung dengan kelompok radikal tersebut tidak hanya mengancam akan membunuh beberapa tokoh negara, mereka juga mengancam Banser dalam sebuah video.
Di Provinsi Hubei terdapat tujuh WNI sementara di wilayah Tiongkok lainnya ada sekitar 1.800 WNI.
"Kalau mereka statusnya pengungsi, berarti yang ngurus ya PBB, UNHCR."
Keputusan mencabut kewarganegaraan mereka yang bergabung ke IS pernah dilakukan Jerman. Sayangnya Indonesia belum mengambil keputusan tentang pemulangĀan anggota IS itu.
Pemerintah, ungkap Wapres, masih mengkaji berbagai dampak yang bakal muncul apabila menerima kedatangan mereka.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved