Berita Terbaru Putusan Mk Hari Ini

Mahfud: Penerbitan Perppu Merupakan Hak Subjektif Presiden

Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beleid tersebut diterbitkan untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Awali 2023, KPU Kebut Putusan MK soal Penataan Dapil

MENGAWALI tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersiap segera menyelesaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi DPR dan DPD.

Kontras: Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk Pembangkangan atas Putusan MK

Fatia mengatakan Perppu UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah menihilkan peran MK sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif dan perannya sebagai penjaga konstitusi.

Jokowi : Perppu Cipta Kerja untuk Memberi Kepastian Investor

Pemerintah menilai perlu ada payung hukum untuk mengantisipasi ancaman ketidakpastian ekonomi global.

Jokowi Revisi RUU Ciptaker Melalui Perppu

Dia mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global.

Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers

MK menolak beberapa argumen yang diajukan pemohon. Tudingan, bahwa hanya Dewan Pers yang membuat aturan organisasi pers dimentahkan oleh MK.

Putusan MK Terhadap DKPP Tepat dan Berkeadilan

Keputusan kode etik seperti DKPP tidak bersifat final.

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Selesai sebelum G20 Berakhir

Indonesia memegang presidensi mulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 November 2022.

DPR Berjanji Cari Titik Tengah Buruh dan Pengusaha Soal Ciptaker

Supratman menjelaskan bahwa DPR harus melakukan perbaikan UU Ciptaker sebagaimana bunyi putusan MK

Pembuat UU Diingatkan Hati-Hati Menggunakan Metode Omnibus Law

Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode Omnibus Law campur sari seperti UU Cipta Kerja (CK) karena metode demikian melahirkan UU yang tidak fokus.

Putusan MK Tegaskan Pemerintah dan DPR Langgar Konstitusi dalam Pembentukan Omnibus Law

Asfinawati menyebutkan, putusan ini jelas menunjukkan pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU.

MK Nyatakan Omnibus Law Inkonstitusional Bersyarat, PAN: Segera Perbaiki

Pemerintah dan DPR perlu segera memperbaiki UU tersebut karena waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal dalam UU Ciptaker sangat banyak.

UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Hentikan Susun Aturan Turunan

MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Mungkinkah Jaksa Beracara di Mahkamah Konstitusi

Konvensi ketatanegaraan menempatkan judicial process sejalan dengan legislative process.

Mantan Ketia MK Setuju Pendapat Berbeda 4 Hakim Konstitusi Soal TWK KPK

Meski demikian, belum diputuskan apakah pemain perlu dites antibodi pada hari ini, menurut liga bola basket tersebut.

Hendardi: Putusan MK Soal TWK KPK Harus Dipatuhi Sebagai Acuan Bernegara

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan pegawai KPK konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan MK: PPNS Bisa Lakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemohon merupakan dua orang penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan dua orang PPNS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Beleid Tentang Putusan DKPP yang Final dan Mengikat Digugat

Para pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atas frasa “putusan” DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan.

RI Butuh Badan Pengelola Hulu Migas yang Independen

Untuk menggiatkan investasi hulu migas, perlu dibentuk badan khusus di luar pemerintah yang melakukan pengaturan hingga pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan migas.

Yusril: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Tidak Logis

Yusril menilai putusan MK tersebut tidak logis sama sekali karena jika ada tiga kategori partai politik, maka setiap kategori harus diperlakukan secara berbeda-beda pula.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting