Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto mendapatkan jaminan keleluasaan APBN 2025 dari Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.
INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) mendapati bahwa masyarakat pesimistis pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengatasi persoalan utang negara yang telah menumpuk.
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 tidak akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pertemuan Prabowo-Gibran memungkinkan keduanya membahas perkembangan terkini dan menerima masukan terkait susunan kabinet
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
Pemerintah harus fokus untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas APBN. Itu turut berlaku dalam penyusunan anggaran tahun depan yang saat ini tengah dilakukan.
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) meminta PDIP memberikan sikap tegas sebagai oposisi. Projo memandang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih menjadi oposisi setengah hati.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diharapkan menjadi oposisi yang objektif di pemerintahan Prabowo-Gibran kelak. PDIP rentan untuk mendapatkan tantangan
Pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam hal pelaksanaan mudik Lebaran 2024.
PAKAR hukum tata negara Herdiansyah Hamzah Castro menegaskan rencana penambahan kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran hanya demi mengakomodasi jatah koalisi.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) menegaskan sejauh ini belum ada kepastian terkait rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti wacana perombakan nomenklatur kementerian atau wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan perlu alasan yang konkret terkait wacana penambahan kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Kehadiran oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai penting sebagai penyeimbang pemerintahan dan pengawasan.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku bingung dengan adanya isu bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian.
Seharusnya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara direvisi dan mulai disampaikan kepada publik apa saja konstruksi kementerian yang ingin dilakukan perubahannya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meluruskan pernyataan Ganjar Pranowo perihal sikapnya yang tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Guru Besar Kebijakan Publik UGM Agus Pramusinto menekankan bahwa usulan penambahan kementerian yang dikemukakan presiden terpilih Prabowo memerlukan kajian ilmiah.
Wacana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian dari semula 34 menjadi 40 harus mengubah undang-undang.
Aditya Perdana menilai Luhut belum tentu akan punya peran yang sama di pemerintahan Prabowo-Gibran
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved