Berita Terbaru PPDS Hari Ini

Kemenkes Minta STR Residen Anestesi Unpad Pelaku Pemerkosaan Dicabut

Kemenkes sudah meminta kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk segera mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) pelaku pemerkosaan yang dilakukan residen anestesi Unpad 

Unpad Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Pemerkosaan oleh Peserta PPDS

UNIVERSITAS Padjadjaran (Unpad) memastikan menindak tegas dan mendukung penuh proses hukum dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang peserta PPDS atau residen anestesi Unpad

Residen Anestesi Unpad Pelaku Pemerkosaan Dilarang Lanjutkan Pendidikan Seumur Hidup

Kemenkes memberikan sanksi kepada salah satu residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Universitas Padjadjaran (Unpad) yang diduga melakukan pemerkosaan.

Lestari Moerdijat: Evaluasi Menyeluruh Harus Dilakukan agar Kendala dalam SNPMB tidak Terulang

EVALUASI yang menyeluruh harus segera dilakukan agar kendala dalam proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tidak terulang lagi. 

332 Siswa MAN 2 Model Medan Gagal Ikut SNBP Akibat Sekolah Lalai

Sebanyak 42 sekolah serupa lain di Sumut dapat menyelesaikan input data di PDSS sebelum batas akhir pada 31 Januari 2025.

Wamenag Ungkap Banyak Madrasah Juga Terlambat Input PDSS

Wamenag melakukan pertemuan dengan Mendikti untuk memperjuangkan kepentingan para siswa yang madrasahnya terlambat melakukan input PPDS.

Kisruh PDSS Terulang, Perlu Revisi Permendikbudristek

KISRUH pengisian PDSS untuk SNBP kembali mencuat dan menyebabkan sejumlah sekolah dan siswa terancam gagal mengikuti proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

141 Sekolah di Sulsel tidak Bisa Daftar SNBP, Siswa Kelas XII SMA 17 Makassar Mogok Belajar

SISWA dari 141 sekolah di Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak bisa mendaftarkan mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Kemendiktisaintek-Kemenkes Tandatangani Keputusan Seleksi PPDS, Bentuk Pansel Bersama

Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menandatangani keputusan bersama tentang Panitia Seleksi Bersama PPDS

Aplikasi Logbook FK Undip Akan Diuji Coba di Universitas

Aplikasi logbook ini memberikan informasi transparan terkait proses pembelajaran di PPDS Undip karena bisa dilihat oleh siapapun.

Penghentian PPDS FK Unsrat di RSUP Kandou karena Bullying Tidak akan Lama

Penangguhannya sampai kedua pihak termasuk kami perbaiki sistem pendidikan dan menjaga PPDS dengan baik.

Dugaan Perundungan Dokter Aulia PPDS Undip Diyakini segera Ada Tersangka

KASUS dugaan perundungan mahasiswi PPDS Undip Aulia Risma Lestari terus bergulir. Pihak keluarga dr Aulia Risma Lestari meyakini segera ada tersangka yang ditetapkan.

Izin Operasional Prodi Anestesi Undip Akan Dipertimbangkan Setelah Investigasi Selesai

Dibutuhkan komitmen dan keseriusan Undip untuk bertanggung jawab dalam menerapkan sistem pendidikan PPDS yang ramah dan memperbaiki tata kelola serta SDM para dokter spesialis.

DPR RI Tegaskan Permasalahan PPDS di Undip Tanggung Jawab Kemenkes dan Kampus

Irma Suryani menegaskan hal yang terjadi pada program PPDS tanggung jawab bersama antara Undip dan rumah sakit vertikal Kemenkes.

PB IDI Minta Pemerintah Fokus pada Sisi Hulu untuk Cegah Perundungan PPDS

Kolaborasi dari Kemenkes dan Kemendikbud-Ristek diharapkan bisa menjadi upaya pemantauan dan pencegahan kasus bullying pada PPDS.

Dituduh Bohong, Kemenkes Siap Buka-bukaan Data Perundungan PPDS

Kemenkes akan membuka seterang-terangnya terkait kasus dugaan perundungan di FK Undip tersebut.

Undip Sambut Rektor PTN Mediator terkait PPDS

Undip menyambut positif dukungan MRPTNI yang siap menjadi mediator dalam membantu penyelesaian masalah yang muncul akibat kematian mahasiswi PPDS.

MRPTNI Dukung Upaya untuk Cegah dan Tindak Tegas Perundungan di Kampus

MRPTNI siap menjadi mediator antarinstitusi yang terlibat pada PPDS melalui pendekatan yang menjembatani kepentingan semua pihak guna menemukan solusi terbaik.

Permendikbud Pencegahan Bullying di Kampus sebagai Perluasan Aturan

Kemendikbud-Ristek akan membuat Peraturan Menteri terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi menjadi perluasan aturan yang lebih komprehensif.

Aturan Anti Perundungan Harus Betul-betul Berikan Perlindungan Pada Korban

Penerbitan aturan anti perundngan harus berikan kemudahan akses bagi korban

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia