Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Belakangan wacana amendemen UUD 1945 untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara kembali mencuat ke publik
Supremasi parlemen dengan MPR sebagai lembaga tertinggi, menurutnya, selalu melahirkan pemerintahan otoriter
UPAYA menghapus stigma dan diskriminasi yang dihadapi para penderita tuberkulosis (TB) harus konsisten dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Kongres FPMM diharapkan menghasilkan gagasan-gagasan orisinil pemuda Maluku tentang persatuan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan lapangan kerja.
PERUBAHAN konstitusi tentang peraturan perundang-undangan bukanlah ide atau gagasan yang diharamkan. Perubahan tersebut tidak dilarang dalam mencari kebaikan dalam berkonstitusi
MPR telah membuat kajian evaluasi atau survei nasional untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengenalan Empat Pilar.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mendukung rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini untuk memasukan pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang menjadi usulan MPR.
KETUA MPR Bambang Soesatyo menekankan peringatan Hari Konstitusi menjadi panggilan untuk mengimplementasikan konstitusi secara serius dan mengimplementasikannya dalam praktik
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.
Pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) idealnya dibahas setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua MPR menilai idealnya MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara.
Pentingnya kehadiran PPHN, kata Bambang, dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
GERAKAN Pramuka harus menjadi bagian dari upaya bangsa menjaga konsistensi dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan.
WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan tidak ada upaya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk MPR periode saat ini. Isu mengubah UUD dipastikan keliru.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
PENGEMBANGAN potensi wisata di desa perlu perencanaan yang matang untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
KETUA MPR, Bambang Soesatyo, menyebut jajarannya sepakat untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Adian mengungkapkan bahwa sejak berdiri pada 1967, DDII sudah mengirimkan ribuan dai atau guru ngaji ke daerah-daerah tertinggal.
KEPEMIMPINAN perempuan di Indonesia bukan hal baru. Sejarah mencatat di masa kerajaan Nusantara dan kemerdekaan Indonesia, peran perempuan sangat besar, karena kepemimpinan sejatinya
Para pemangku kepentingan harus mampu mendorong potensi wisata di setiap daerah untuk menjawab tantangan tren global sektor pariwisata yang makin kompetitif.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved