Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw mengakui bahwa selama ini tatanan sinergitas antarinstansi di lapangan belum padu.
Saat menjabat Wakil Gubernur Lemhanas, Moeldoko sudah membangun dan mengembangkan bus listrik
Mantan panglima TNI itu juga tidak memberi komentar terkait dirinya yang diprediksi akan dicopot dari jabatan pembantu presiden.
Hoaks ini dikatakan oleh Isnaini cenderung mirip dengan upaya Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi di era Perang Dunia II.
Djayadi Hanan memprediksi dua penyebab pergantian kabinet, salah satunya terkait dengan manuver KSP Moeldoko
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi sosok teratas yang layak direshuffle, sebab tidak fokus membantu presiden. Moeldoko malah sibuk menjalankan agenda politiknya sendiri.
“Siapapun yang masih nekat korupsi, pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” ujar Moeldoko
Dia pun menegaskan komitmen Presiden Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab, sistem pencegahan korupsi yang dibangun pemerintah semakin baik.
SAAT ini kubu Moeldoko sedang melakukan upaya hukum di pengadilan pasca tidak disahkan KLB partai Demokrat Deli Serdang.
SBY dinilai secara diam-diam berusaha untuk memiliki Partai Demokrat atas nama pribadi. Pendaftaran merek Demokrat pun ada dalam situs resmi DJKN Kemenkumham.
ELEMEN pendukung Jokowi, Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) meminta semua pihak agar pemerintahan Jokowi jangan diganggu dengan isu sepela.
Kubu Moeldoko berencana menempuh jalur hukum setelah legalitasnya kandas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak pengajuan pengesahan KLB Partai Demokrat. Pengajuan itu dinilai tidak sesuai ketentuan.
Menurut Herzaky, kubu Moeldoko harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena dianggap bolak-balik membawa nama presiden dalam berbagai kesempatan.
Terkait keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak kepengurusan Demokrat Moeldoko, kata dia, pihaknya akan menempuh jalur hukum ke pengadilan.
Masih ada waktu cukup banyak bagi Moeldoko untuk membuat partai guna memuluskan kepentingannya di Pemilu 2024
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada Presiden Joko Widodo yang sudah memegang janjinya.
Pihaknya tidak mempersoalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Menkumham menyebut pemerintah tidak berwenang untuk menilai AD/ART Partai Demokrat 2020, yang dipersoalkan kubu Meoldoko dalam pengajuan pengesahan hasil KLB.
Menurut AHY, keputusan pemerintah merupakan penegasan terhadap legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved