Berita Terbaru Mk Hari Ini

Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Bisa Hapus Parlementary Threshold

Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.

2 Daerah di Bengkulu tak Ikut Pelantikan Kepala Daerah Serantak

Pasangan calon Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin-Yefri Sudianto telah diregistrasi MKRI dengan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 dijadwalkan sidang pada 10 Januari 2025.

Aturan Main Pencapresan Harus Segera Dikaji

Maman menekankan tujuan utama mendirikan suatu negara ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk berdemokrasi.

Setelah PT 0 persen, Muncul Wacana Capres Independen

Wacana tersebut digulirkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin.

Presidential Threshold 0 persen Berlaku di Pilpres 2029

Pemberlakukan PT 0% pada Pilpres 2034 dapat terjadi jika MK menyatakan secara eksplisit dalam putusan.

MK Kabulkan Pencabutan Gugatan Terkait Kampanye Presiden pada UU Pilkada

Suhartoyo meminta panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 172/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) 

309 Permohonan PHP Pilkada Lolos Pemeriksaan Berkas Menjadi Perkara

Dari total 314 permohonan terdapat 309 yang resmi teregistrasi sebagai perkara.  

MK Tolak Gugatan Penghapusan Kolom Agama di KTP

MK menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tanpa memiliki agama atau kepercayaan yang dianut warganegara.

Ajak Publik Mekanisme Baru Pencalonan Presiden

Terlebih, putusan itu keluar di tengah rencana merevisi Undang-Undang (UU) Pemilu.

Penghapusan Presidential Threshold Memurnikan Demokrasi 

 Haidar menjelaskan bahwa putusan ini bisa saja membuat partai non parlemen memenangkan pemilihan presiden. 

Pemerintah Bahas Implikasi Presidential Threshold

Yusril memastikan pemerintah juga melibatkan seluruh pihak terkait. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pegiat pemilu.

Masa Jabatan Kades 8 Tahun Konstitusional

Pasal 118 huruf e UU Desa selengkapnya berbunyi "Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

MK Menolak Uji Materiil UU P3

Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 96 ayat (3) UU PPP. Menurut Pemohon, pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Dicoblos Serentak, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pun Harus Bareng

Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

Calon Petahana Wajib Cuti Saat Maju Pilkada

Dalam upaya menghadirkan pemilihan yang jujur dan adil, diperlukan penambahan atau perpanjangan waktu dalam menjalani cuti di luar tanggungan negara.

MK Tolak Gugatan MAKI Tentang Capim dan Dewas KPK Dipilih Presiden

MK menilai apabila permohonan Pemohon dikabulkan, justru akan menimbulkan pemaknaan yang sempit terhadap penerapan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU KPK. 

NasDem Hormati Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

DPR bersama pemerintah tentu akan menindaklanjuti putusan MK tersebut dalam pembentukan norma yang merujuk pada undang-undang (UU) terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. 

Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi 0

Fadli menyebut ada beberapa pesan perbaikan sistem elektoral di dalam pertimbangan tersebut. 

Kepala Daerah Baru Dilantik Maret

Kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK pun harus tetap menunggu selesainya PHPU daerah lainnya di MK agar pelantikan dilaksanakan secara serentak.

UU Ini Paling Disoal Rakyat

MK menangani sebanyak 240 perkara pengujian undang-undang pada tahun lalu.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia