Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan tak menyoal perihal jatah menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Sikap Partai NasDem yang memutuskan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa memberi syarat apapun adalah Langkah yang terhormat.
Surya Paloh mengaku NasDem hanya ingin berkontribusi untuk membangun bangsa dengan cara mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran.
PDI Perjuangan dinilai rugi dua kali jika menarik menteri-menterinya dari kabinet Presiden Joko Widodo. Kerugian pertama telah dialami saat Pilpres 2024
PRESIDEN terpilih 2024 Prabowo Subianto diusulkan membuat tim seleksi menteri. Supaya Prabowo mendapat masukan dan informasi tambahan dalam menentukan sosok-sosok pembantunya.
DARI Ahmad Sahroni hingga Grace Natalie, sejumlah tokoh diramalkan mengisi kursi menteri pemerintahan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, menyarankan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar tidak menyampaikan nama-nama calon menteri untuk dipantau
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menjadikan prinsip kompetensi sebagai pertimbangan utama dalam memilih menteri di kabinet mendatang.
Masyarakat juga sudah hadir di acara open house di Istana. Mereka masih mengantre menunggu giliran untuk bisa bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
KOALISI masyarakat sipil mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan Presiden Jokowi, 8 menteri, dan pimpinan lembaga negara untuk dimintai keterangan
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memastikan semua menteri yang dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan hadir dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.
Presiden Joko Widodo memastikan keempat menteri yang dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan hadir dalam sidang PHPU, Jumat (5/4).
MK telah mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada empat menteri Kabinet Indonesia Maju
MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat (5/4).
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
Majelis hakim konstitusi ingin mendalami sejumlah dalil dan bukti dalam sidang PHPU Pilpres 2024, sehingga kehadiran empat menteri tersebut dinilai penting.
SKP Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan para menteri tidak perlu izin dari Presiden sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pemanggilan empat menteri Jokowi di sidang PHPU
MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri kabinet Indonesia Maju untuk hadir di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Keputusan untuk memanggil menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved