NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Agung Hari Ini

KPU Minta Partai Politik Patuhi Dua Putusan MA
04/10/2023 19:34
Dua putusan Mahkamah Agung (MA) itu terkait pasal penghitungan keterwakilan caleg perempuan dan syarat mantan terpidana sebagai caleg dalam peraturan KPU (PKPU).
Uang Hasil Suap Diduga Disebar Hasbi Hasan ke Orang Dekat
04/10/2023 07:35
Berdasarkan informasi dari Dadan Tri Yudianto, uang hasil suap yang diterima Hasbi Hasan disebarkan ke beberapa pihak.
Istri Hasbi Hasan Menolak Bersaksi
04/10/2023 07:25
Ida Nursida, istri Hasbi Hasan menolak bersaksi dalam kasus yang melibatkan suaminya.
Pakar Hukum Pidana: Putusan MA dalam Kasus Surya Darmadi Sudah Sesuai Hukum
03/10/2023 11:35
Putusan pengurangan uang pengganti bagi Surya Darmadi dinilai sudah sesuai hukum.
KPU Diminta Segera Laksanakan Putusan MA
02/10/2023 23:22
KPU mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA)
KPU: Beberapa Parpol Ajukan Fatwa ke MA Terkait Mantan Koruptor Nyaleg
02/10/2023 17:02
Afifuddin mengaku tak tahu parpol mana saja yang mengajukan fatwa ke MA. Ia hanya menjelaskan ada beberapa parpol yang telah mengajukan fatwa ke MA.
Putusan MA Didukung Parpol
30/9/2023 20:44
PUTUSAN MA yang menganulir regulasi pencalegan eks terpidana didukung oleh sejumlah partai politik. Bahkan partai politik ada yang menyebut harus melakukan evaluasi dan mengetatkan seleksi
KPU Sebut belum Terima Putusan MA yang Anulir Syarat Terpidana Maju Caleg
30/9/2023 19:20
Idham Holik mengatakan pihaknya belum menerima salinan putusan dari MA terkait uji materi pasal dalam dua PKPU terkait syarat mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai caleg
Gugatan Dikabulkan MA, ICW Sebut Putusan MA Cerminan Kebobrokan KPU
30/9/2023 19:05
ICW dam Perludem mengapresiasi langkah MA, yang mengabulkan uji materi PKPU terkait syarat mantan koruptor maju lebih cepat menjadi calon anggota legislatif (caleg).
MA Kabulkan Gugatan Pasal Kontroversial Eks Koruptor Nyaleg, KPK: Bagus untuk Efek Jera
30/9/2023 11:15
KPK menilai pemberantasan korupsi tidak bisa maksimal jika koruptor hanya diberikan pidana badan.
MA Anulir Regulasi Pencalegan Eks Terpidana
29/9/2023 19:29
MA membatalkan regulasi terkait syarat mantan terpidana caleg yang tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Dugaan Suap di MA, KPK Ulik Peran Kurator Perkara
28/9/2023 11:45
KPK mendalami peran kurator perkara di MA terkait kasus suap melibatkan Hasbi Hasan.
KPK Ulik Cara Kerja Hasbi Hasan Sebagai Sekretaris MA
28/9/2023 11:35
Cara kerja Hasbi Hasan sebagai seketaris MA diperdalam penyelidik KPK melalui pegawai MA.
KPK Sebut Ada Pihak Tertentu Kelola Aset Hasbi Hasan
27/9/2023 19:41
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya kepemilikan aset dari tersangka HH (Hasbi Hasan) yang dikendalikan dan dikuasai oleh pihak tertentu,"
JPU Minta MA Vonis WN India Sesuai Tuntutan
22/9/2023 23:15
JPU mengajukan kasasi lantaran tidak puas dengan putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
2 Pegawai Athena Jaya Production Dipanggil KPK Terkait Hasbi Hasan
22/9/2023 11:25
KPK memanggil dua pegawai PT Athena Jaya Production terkait dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Penyidik Minta Karo Humas MA Jelaskan Cara Hasbi Hasan Menjamu Orang
21/9/2023 12:05
Penyidik meminta keterangan Karo Humas Mahkamah Agung cara Hasbi Hasan menjamu tamu.
Kejagung Cermati Pengurangan Pidana Pengganti Rp40 Triliun Surya Darmadi
20/9/2023 21:39
Kejagung mengaku akan mempelajari terlebih dahulu putusan MA yang memilih mengurangi pidana pengganti Apeng hingga Rp40 triliun.
Putusan Kasasi MA atas Surya Darmadi Hambat Pengembalian Kerugian Negara
20/9/2023 19:41
Putusan kasasi yang meringankan uang pengganti terdakwa korupsi Surya Darmadi dari Rp42 triliun menjadi Rp2 triliun, mengakibatkan pengembalian kerugian negara tidak optimal.
Walhi: Pemangkasan Uang Pengganti Surya Darmadi Gambarkan Negara tidak Serius Atasi Korupsi SDA
20/9/2023 18:58
MA memangkas hukuman uang pengganti terdakwa kasus dugaan korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin. Walhi menilai putusan ini menjadi sebuah langkah mundur penegakan hukum.