Berita Terbaru Korupsi Hari Ini

  • KPK Bantah Penangkapan Dua Kader PDIP Politis

    11/6/2018 11:24

    Saut menganggap hal yang wajar jika KPK mendapat kritik dari pihak mana pun. Artinya, kata dia, kinerja Lembaga Antikorupsi terus diawasi.

  • KPK Panggil Bupati Buton Selatan

    08/6/2018 13:47

    KPK memanggil Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

  • Bupati Purbalingga Jadi Tersangka, Wakil Bupati Jadi Plt

    08/6/2018 13:20

    Untuk kewenangan, Plt Bupati sama dengan Bupati. Hanya saja, untuk hal-hal yang bersifat penting perlu dikoordinasikan termasuk dengan forum komuninasi pimpinan daerah (Forkompimda).

  • KPK Kembali Panggil Bambang Soesatyo

    08/6/2018 11:42

    KPK kembali memanggil Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-R) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6).

  • KPK Sita Rp2,5 Miliar dalam OTT di Blitar-Tulungagung

    08/6/2018 07:10

    Diduga pemberian suap dilakukan Susilo Prabowo (SP) kepada Bupati Tulungagung melalui Agung Prayitno (AP) sebesar Rp1 miliar terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

  • KPK Dalami Informasi Suap Rolls-Royce ke PLN

    24/1/2017 19:25

    KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumpulkan bukti dan informasi dugaan suap dari perusahaan Rolls-Royce kepada pejabat di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero

  • Mendesak, Revisi UU Peradilan Militer

    19/12/2016 01:00

    REVISI UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendesak dilakukan untuk membongkar praktik rasywah di institusi tersebut.

  • Pemerintah Siap Pilkada Tahun Ini

    05/2/2015 00:00

    WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR

  • 2003: Howard Mendapat Mosi tidak Percaya

    05/2/2015 00:00

    PM Australia John Howard mendapat mosi tidak percaya dari Senat (Majelis Tinggi Parlemen) atas kebijakannya dalam menangani krisis Irak