Berita Terbaru Kementerian Keuangan Hari Ini

Koordinasi Tak Sinkron, Arah Subsidi Elpiji 3 Kg Jadi Kabur

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menjadi tanda krisis koordinasi.

Kebijakan Menkeu tidak Menaikkan Cukai Tembakau Mendapat Apresiasi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan banyak karangan bunga yang mendukung kebijakan untuk tidak menaikkan tarif cukai tembakau oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. 

Penguatan Pengawasan Bea Cukai Perkuat Kontribusi APBN Jawa Timur

KINERJA ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II-2025 menunjukkan pertumbuhan yang kuat, didukung optimalisasi pengawasan Bea Cukai.

Burden Sharing BI-Kemenkeu, Buka Ruang Fiskal dengan Risiko Teramat Tinggi

Efektivitas burden sharing BI-Kemenkeu sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola.

Kemenkeu dan BI Jalin Sinergi Kebijakan untuk Angkat Ekonomi Kerakyatan

Kemenkeu dan BI memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung pelaksanaan program Asta Cita Pemerintah, khususnya terkait penguatan ekonomi kerakyatan.

123 Aset Dilelang Kementerian Keuangan Satu Jawa Barat

Objek lelang tersebut berasal dari eksekusi sitaan pajak, tegahan kepabeanan dan cukai, serta penghapusan Barang Milik Negara.

Istana Pastikan Tunjangan Khusus Dokter Segera Direalisasikan

PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.

Penerimaan Pajak Semester I 2025: Naik Rp181,3 Triliun per Bulan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.

Kementerian Keuangan Minta Tambah Anggaran Rp4,88 Triliun untuk 2026

Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Otorita IKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp16,13 Triliun untuk 2026

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.

Kemenkeu: Dampak Perang Iran-Israel Masih Bisa Dimitigasi

PEMERINTAH memastikan tekanan global imbas perang Ira-Israel masih dapat dimitgasi. Gejolak yang terjadi pada perekonomian masih dalam batas aman dan belum mengkhawatirkan.

Penundaan Cukai MBDK, Pemerintah Dinilai tak Serius Lindungi Kesehatan Masyarakat

KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak

Terbitnya PMK 34/2025 Wujudkan Simplifikasi Aturan Barang Bawaan Penumpang 

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan PMK 34/2025 untuk menyederhanakan aturan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

Begini Harapan Menko Airlangga kepada Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai Baru

Beban yang dibebankan, terutama untuk menaikkan rasio pajak kepada Dirjen Pajak yang baru itu bisa dikerjakan.

Pelindo Petikemas Setor Kewajiban ke Negara Rp1,94 Triliun

Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memberikan kontribusi melalui setoran kewajiban kepada negara sepanjang tahun 2024 sebesar Rp1,94 triliun.

Prabowo akan Umumkan Skema Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN

PRESIDEN RI Prabowo Subianto akan mengumumkan skema baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, yakni penyaluran tunjangan guru ASN Daerah

Pemerintah Waspadai Kondisi Global yang masih Alami Perlambatan Ekonomi

Kemenkeu terus bersikap waspada terhadap kondisi ekonomi global yang hingga kini masih mengalami perlambatan dengan risiko ketidakpastian yang terus meningkat. 

Ini Peran Dirjen Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Megakorupsi Jiwasraya

Menteri BUMN mengusulkan upaya penyehatan kepada Menteri Keuangan dengan penambahan modal sebesar Rp6 triliun dalam bentuk Zero Coupon Bond dan Kas.

Keputusan Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah di Tangan Kemenkeu

Keputusan untuk menjadikan barang rampasan berupa tanah dari terpidana korupsi untuk program tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan.

Mulai Terpojok, PDIP Sebut PPN 12 Persen Perlu Dikaji Ulang

Namun demikian, Deddy mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah terkait PPN tersebut.  

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia