Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.
Anggota DPR RI menolak wacana mengembalikan Polri di bawah kendali Kemendagri. Itu adalah sebuah gagasan yang membawa kemunduran besar dalam reformasi Polri.
GAGASAN menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI merupakan langkah mundur. Polri diminta tetap independen.
Tomsi juga meminta pemerintah daerah untuk mempermudah pelayanan, yakni dengan menyatukan berbagai pelayanan dalam satu tempat
Materi itu meliputi perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) akan melakukan pelatihan secara tatap maya (online) kepada 80,000 aparatur desa.
PDIE melaporkan Johannes Rettob ke Bawaslu lantaran melakukan pergantian pejabat saat menjadi Plt. Bupati Mimika.
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo melakukan kunjungan kerja ke Desa Budo, Wori, Minahasa Utara
Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA menekankan kolaborasi dan koordinasi antarsatuan tugas TNI/Polri dan Stakeholder di daerah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Bima mengatakan surat edaran terkait pemberhentian sementara pendistribusian bansos hingga Pilkada 2024 usai itul diterbitkan besok.
Menjelang Pilkada Serentak 2024, Wamendagri Bima Arya mengingatkan potensi munculnya konflik sosial-politik akibat perbedaan pilihan politik yang dapat menyebabkan perpecahan.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya memastikan hak pilih pemilih marginal dalam Pilkada Serentak 2024.
KEMENTERIAN dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengkaji opsi Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk merevisi delapan undang-undang politik dengan metode omnibus law
Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah menyebut ada lima kategori kebijakan diskriminatif.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait masa jabatannya yang akan habis pada Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
Learning Management System (LMS) Pamong Desa hadir untuk memperkuat program peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan desa di 75.265 desa secara digital.
HERU Budi Hartono buka suara soal peluang kembali menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Heru mengatakan jabatannya akan berakhir pada 17 Oktober 2024.
Praja pratama IPDN ini akan mulai perkuliahan semester I mulai Senin (7/10).
(Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) memahami perkembangan data inflasi.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mundur dari jabatannya
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved