Berita Terbaru Gratifikasi Hari Ini

KPK Terima Banyak Laporan Gratifikasi Lebaran

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima banyak laporan atas penerimaan gratifikasi lebaran. 

Bahaya, 30 Persen Guru dan Dosen Anggap Gratifikasi Lumrah

KPK menilai mewajarkan gratifikasi di sektor pendidikan sangat berbahaya. Sebab, kata Wawan, bisa membuat kebiasaan korupsi merajalela di masa depan.

Puluhan Sepeda Motor Mewah terkait Korupsi CPO Disita Kejagung

Puluhan sepeda motor mewah disita Kejaksaan Agung. Kendaraan-kendaraan mewah itu terkait dengan kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi.

KY Masih Kumpulkan Data Kasus Dugaan Suap Ketua PN Jaksel

KOMISI Yudisial (KY) menyatakan pihaknya masih mengumpulkan data serta informasi terkait tertangkapnya Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Dugaan suap

KPK Terima 561 Laporan Gratifikasi Idulfitri Senilai Rp341 Juta

Budi mengatakan, sebanyak 520 laporan berstatus sebagai penerimaan gratifikasi. Sebanyak 41 sisanya aduan soal penolakan hadiah dari pihak swasta.

Pemkab Tanah Datar Keluarkan Surat Edaran Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya

Surat edaran ini bertujuan untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat, terutama Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara,

Bupati Dharmasraya Terbitkan Surat Edaran Larangan ASN Menerima dan Memberi ASN di Luar Ketentuan 

Dalam edaran tersebut, Bupati menekankan pentingnya mencegah segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas penyelenggara negara.

Unand Tegaskan Komitmen Terhadap Pencegahan Gratifikasi Hari Raya

Seluruh pejabat, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan Universitas Andalas diimbau untuk tidak memberikan atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

KPK terima 689 laporan gratifikasi selama Januari–Februari 2025

Pada periode Februari, diterima sejumlah 341 laporan, dengan total jumlah 379 objek gratifikasi. Terdiri dari 231 laporan dari UPG dan 110 pelaporan individu.

KPK Periksa Eks Pejabat Pajak sebagai Tersangka Dugaan Gratifikasi Rp21,5 Miliar

Haniv diduga memanfaatkan jabatan dan jejaringnya untuk mencari sponsor dalam rangka keperluan bisnis anaknya dengan cara mengirimkan surel permintaan bantuan modal.

M Haniv Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Dia juga enggan memberikan keterangan kepada wartawan saat ditanya alasannya menerima gratifikasi.

Pentolan Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Dipanggil KPK terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang.

KPK Kaitkan Cara Rohidin Mutasi Pegawai dengan Kasus Pemerasan

Tessa sejatinya hanya mau memerinci inisial saksi itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, dia adalah pegawai negeri sipil (PNS) Alfian Martedy.

Jaksa Dinilai Kurang Merinci Asal Usul Gratifikasi Rp915 M Zarof Ricar

Jaksa diminta memerinci aliran dana itu dalam persidangan. Sebab, kata Jerry, keterbukaan penuntut umum penting untuk kebutuhan pembuktian.

KPK Yakin Prabowo Laporkan Hadiah Mobil dari Erdogan agar Jadi Teladan

Budi menjelaskan, laporan penerimaan hadiah bisa menghapus kategori gratifikasi untuk pejabat. Aduan bisa dilakukan secara daring, maupun langsung.

Jauh dari Banding, Vonis 6 Tahun Harvey Moeis Perlu Ditelusuri

Vonis 6 tahun penjara Harvey Moeis yang sebelumnya dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu ditelusuri.

Tanpa TPPU, Dakwaan Jaksa terhadap Zarof Ricar Dinilai Lemah

Pada 2006-2014, Zarof tercatat menjabat sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum MA.

Zarof Ricar Didakwa Terima Gratifikasi selama 10 Tahun, Nilainya Mencapai Rp915 Miliar dan 51 Kg Emas

MANTAN Pejabat di Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar didakwa menerima gratifikasi berupa uang. Gratifikasi itu diterima dalam kurun waktu sepuluh tahun, yakni dari 2012 sampai 2022.

Dugaan Mafia Peradilan Kasus Ronald Tannur, MA: Kami Diawasi Banyak Pihak

DUGAAN mafia peradilan di internal Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya terus menyeruak seiring pengungkapan kasus suap dan atau gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tannur

Polisi Dinilai tidak Punya Cukup Bukti untuk Seret Firli Bahuri ke Persidangan

Berkas perkara Firli Bahuri empat kali dikembalikan JPU Kejaksaan Tinggi DK Jakarta ke Polda Metro Jaya untuk dilengkapi karena dinilai belum memenuhi syarat materiil.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia