Berita Terbaru dpr ri Hari Ini

DPR Minta Kemendagri Susun Blue Print Peta Besar Wilayah Indonesia

DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.

DPR Kritik MK yang Sering Batalkan UU dengan Dalih Partisipasi Bermakna

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.

Setjen DPR Resmikan Program Piloting GoCorp Gojek, Efisienkan Perjalanan Dinas

Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.

DPR RI Kawal Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.

Pemerintah Putuskan 4 Pulau Milik Aceh, DPR: Jaga Keutuhan NKRI

DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.

Komisi II DPR Harap Prabowo Cepat Selesaikan Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut

Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. 

DPR Janjikan RUU Perampasan Aset Dibahas setelah RUU KUHAP Rampung

Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini

Redakan Ketegangan, DPR Apresiasi Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau

Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)

Skrining Haji Bukan soal Usia, Timwas Tegaskan Peran Kunci Kemenkes Seleksi Kesehatan Jemaah

Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.

Tanggapi Kritik Saudi soal Jemaah Haji Renta Berpenyakit, Timwas DPR Minta Seleksi Diperketat

Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.

Timwas DPR Desak Evaluasi Layanan Kesehatan Haji, Dorong Pendirian RS Indonesia di Makkah

Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.

Revisi UU Haji Penting Hadapi Dinamika Baru Penyelenggaraan

Anggota DPR Maman Imanulhaq menyoroti pentingnya kesiapan digital, seleksi kesehatan, dan pembagian peran otoritas dalam sistem haji baru Arab Saudi.

Satori: Profesionalitas Petugas Haji Harus Ditingkatkan Lewat Merit System

Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong evaluasi total terhadap petugas haji Indonesia.

DPR Khawatir Rekrutmen 24 Ribu Prajurit TNI Jadi Pemborosan Anggaran

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.

Pemerintah Masih Bimbang Antara Omnibus Law atau Kodifikasi

Wamendagri menilai saat ini masih ada perdebatan mengenai metode yang akan digunakan untuk perubahan UU tersebut, antara metode omnibus law atau kodifikasi.

DPR Apresiasi Langkah Prabowo Cabut 4 Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat

WAKIL Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya

Muslim Ayub Usulkan Pansus Haji 2025, Soroti Masalah Katering hingga Transportasi Jemaah

Anggota Timwas Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025 untuk mengevaluasi layanan ibadah haji yang dikeluhkan jemaah.

Komisi VIII Siapkan Revisi Dua UU untuk Bentuk Ekosistem Haji yang Adaptif

Pemerintah dan DPR RI siap merevisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU Pengelolaan Keuangan Haji untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru Arab Saudi.

Pembahasan Revisi UU Pemilu, Baleg DPR: Lebih Cepat Dimulai Lebih Baik

Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.

Terindikasi Korupsi, Gerindra Minta Pejabat yang Beri Izin Pertambangan di Raja Ampat Diperiksa

Tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat telah lama beroperasi meski mendapat penolakan dari masyarakat setempat,

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia