Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pemerintah berupaya menjaga kestabilan harga serta memberikan bantuan sosial ke masyarakat dan UMKM untuk menguatkan konsumsi dalam negeri.
Sejauh ini, BSU BBM sudah disalurkan kepada 7 juta pekerja. Pemerintah memperkirakan total jumlah penerima BSU BBM sekitar 14,6 juta orang.
Pengamat dari Core menilai BLT BBM hanya bersifat sementara untuk bermasyarakat. Serta, tidak berdampak signifikan pada ekonomi rakyat.
Program tersebut bisa dilakukan, jika ada ruang fiskal yang cukup dalam APBN. Kepala Negara berpesan kepada penerima, agar memanfaatkan bansos untuk hal produktif.
"Prinsip kerja paylater yang memungkinkan masyarakat membeli kebutuhan dengan membayar secara berkala dan proses persetujuan yang mudah, akan menjadi stimulus bagi daya beli."
BANTUAN langsung tunai (BLT) merupakan solusi untuk mengatasi dampak dari penyesuaian harga BBM.
Pemerintah melalui Kemensos memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Upaya yang dilakukan, seperti pemadanan nomor induk kependudukan (NIK).
ANGGOTA Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, mengatakan, kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Negara berharap akselerasi penyaluran BLT BBM dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.
Pemerintah tetap fokus menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah dinamika perekonomian global dengan tetap membuat daya beli masyarakat tetap tumbuh positif.
Pada Jumat (9/9) malam, Kemnaker telah memproses pencairan BSU tahap pertama bagi 4,36 juta pekerja atau buruh, dengan anggaran mencapai Rp2,61 triliun.
Sebab, penaikan harga BBM semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah turun 30%. Dengan harga BBM naik, daya beli akan turun lagi menjadi 50%.
Kepala Negara berharap penyaluran bantuan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah penaikan harga BBM dan dampak pandemi covid-19.
Menurut kedua partai politik tersebut, kebijakan penaikan harga BBM semakin menekan daya beli masyarakat, yang belum sepenuhnya pulih akibat terdampak pandemi covid-19.
Gerak bersama untuk mengendalikan inflasi itu mutlak dilakukan. Sebab, BI tidak mampu meredam lonjakan inflasi akibat gejolak faktor geopolitik dan ekonomi dunia.
KSPI pun menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, berikut BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Pemerintah memperkirakan dengan tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM, dapat menahan pertambahan angka kemiskinan.
Masyarakat dinilai belum siap menghadapi kenaikan harga BBM subsidi. Indonesia bisa terancam stagflasi, yakni kenaikan inflasi yang signifikan dan tidak disertai kesempatan kerja.
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Untuk BLT BBM, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga.
Program bantuan tersebut bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi, kondisi perekonomian tengah mengalami tekanan, baik dari faktor domestik maupun eksternal.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved