Berita Terbaru Pemisahan Pemilu Hari Ini

Menteri Yusril: Pemerintah dan DPR Masih Tarik-menarik soal Revisi UU Pemilu

Masih ada tarik-menarik antara pemerintah dan DPR tentang siapa yang akan menyusun dan mengusulkan rancangan Undang-Undang Pemilu.

Pemisahan Pemilu Perkuat Pengawasan, Tapi Risiko Hukum Harus Diantisipasi

Peneliti TII, Arfianto Purbolaksono mengatakan kebijakan tersebut memiliki dampak baik namun juga menghadirkan tantangan serius, terutama terkait kepastian hukum dan kesiapan regulasi.

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Dinilai Ubah Arah Demokrasi

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XX/Tahun 2025 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dinilai berpotensi mengubah peta demokrasi Indonesia secara drastis.

DPR Belum Bahas Pemisahan Pemilu, Demokrat Tegaskan Ikut MK

Kendati belum ada pembicaraan dan pembahasan resmi, Dede menyatakan Partai Demokrat akan mengikuti keputusan MK beserta dengan segala aturan turunannya ke depan.

Pastikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Senapas

Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.

NasDem Nyatakan Putusan MK Ultra Vires, Dorong Reformasi Pemilu dan Perlindungan Kelompok Marginal

PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi demi keadilan, kesetaraan, perlindungan hak warga negara, dan cita-cita demokrasi yang adil.

DPR: Semua Parpol Tengah Simulasikan Sistem Pemilu

Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya. 

DPR Diminta Berhenti Persoalkan Putusan MK, Segera Bahas Revisi UU Pemilu

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2012-2017 itu menilai, putusan MK relevan dengan kebutuhan demokrasi.

DPR Tak Mau Buru-buru Sikapi Putusan MK karena Pemilu Masih Lama

Hal tersebut diperlukan agar jalannya perhelatan pemilu mendatang terselenggara dengan lebih baik dan berkualitas demi perbaikan demokrasi Indonesia ke depan.

Respons Puan Maharani soal Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal Dinilai Politis dan Parsial

Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif. 

Pengamat Ungkap Alasan Parpol Tolak Pemisahan Pemilu

MK menghendaki bahwa pemilu yang digelar pada 2029 mendatang adalah pemilu tingkat nasional untuk memilih presiden-wakil presiden, DPD, dan DPR RI.

Ketua DPR: Seluruh Parpol Sepakat Bahwa Putusan MK Langgar Konstitusi

Puan mengacu pada Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur pemilu lima tahunan untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. 

Revisi UU Pemilu dan Pilkada, DPR Didorong Bikin Pansus

Pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada didorong melalui pembentukan panitia khusus (pansus).

Soal Putusan Pemilu Terpisah, Ketua MPR: Itu Kewenangan DPR

Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.

DPR Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Timbulkan Turbulensi Konstitusi

Rifqinizamy menjelaskan ada sejumlah hal yang membuat turbulensi konstitusi. Pertama, Pasal 22 E ayat 1 menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun.

Polemik Pemisahan Pemilu: DPR Tegaskan Tak Ada Rencana Revisi UU MK

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK). 

DPR Setuju Kodifikasi UU Pemilu Masuk Rencana Strategis DPR 2025-2029

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengesahkan peraturan itu setelah mendapatkan persetujuan saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (8/7). 

Ahli Hukum Kritik Putusan soal Pemisahan Pemilu: MK Melampaui Kewenangan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan lokal telah melampaui kewenangannya

NasDem Dorong MPR Tafsirkan Putusan MK, Pakar HTN: Tidak Berwenang

Umbu mengatakan MPR tidak berwenang menafsirkan putusan MK yang nantinya berdampak pada eksistensi dan keberlakuan putusan MK. Ia mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat.

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan terjadinya inkonsistensi terhadap pelaksanaan pemilihan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia