Berita Terbaru Delik Aduan Hari Ini

DPR Sebut Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono tak Ditindaklanjuti Kepolisian, Ini Alasannya

Rudianto menjelaskan bahwa karakter hukum pidana nasional kini telah bergeser dari fokus pembalasan (retributif) menuju pemulihan (restoratif).

Yusril soal KUHP Baru: Batas Antara Kritik dan Hinaan sangat Jelas

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa perbedaan antara kritik dan hinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya sudah jelas.

Yusril soal Pasal Penghinaan Lembaga Negara: Saya Kira Nanti Berkembang Yurispudensi

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa akan berkembang yurispudensi soal perbedaan antara penghinaan dan kritik soal polemik pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru

Yusril soal Pasal Penghinaan Lembaga Negara: Kalau DPR Harus Paripurna Dulu

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru.

7 Poin Krusial dalam KUHP Baru

Komisi III DPR RI meluruskan sejumlah narasi terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru adalah Delik Aduan

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan Pasal 218 terkait penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disorot dalam KUHP baru.

Bantah Langgar HAM, DPR Tegaskan Pasal Kohabitasi KUHP Baru Lindungi Perkawinan Sah

DPR tegaskan Pasal Kumpul Kebo KUHP baru bersifat delik aduan absolut & tak langgar HAM. Rudianto Lallo jamin tak ada razia sembarangan, privasi terjaga.

Kalau KUHP Baru Diterapkan Secara Utuh, Tidak Akan Ada Pemidanaan Sewenang-wenang 

Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.

Disebut Melanggar HAM, Ini Alasan DPR Klaim Pasal Hukuman Mati KUHP Baru Lebih Manusiawi

DPR merespons gugatan MK dengan menjelaskan mekanisme baru hukuman mati dalam KUHP Baru. Pidana mati kini bersifat alternatif dengan masa percobaan 10 tahun

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia