Berita Terbaru ambang batas Hari Ini

MK Tolak Uji Ambang Batas Parlemen, Permohonan Dinilai Prematur karena belum Direvisi DPR

MK menolak permohonan uji ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena dinilai prematur. Mahkamah menunggu langkah revisi dari DPR untuk Pemilu 2029.

BEI Naikkan Ambang Trading Halt IHSG Jadi 8 Persen

Bursa Efek Indonesia (BEI) memperbarui kebijakan perdagangan sementara (trading halt) dengan menaikkan ambang batas penurunan IHSG dari 5% menjadi 8%.

Demi Efektivitas, Pakar UGM: Ambang Batas Parlemen Sebaiknya Jangan Dihapus

Perdebatan soal perlu dan tidaknya ambang batas parlemen ini dihapus menekankan dua aspek utama, yakni inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.

Revisi UU Pemilu Adu Kepentingan Partai Besar dan Kecil

Sikap parpol besar dan parpol kecil berbeda dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pilkada Sebaiknya Mengikuti Aturan Pilpres

Sentimen yang dikaji hanya yang positif dan negatif, tanpa memasukkan sentimen netral. Hasilnya Dari 1.898 percakapan yang dianalisis, 76,3% menunjukkan penolakan. 

Capres di Pilpres 2029 Bisa Membludak

Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.

DPR Kaji Rekayasa Konstitusi Agar Calon Presiden tak Terlalu Banyak

DPR perlu membuat rekayasa konstitusi agar ke depannya pencalonan presiden dapat diatur melalui payung hukum agar tak terjadi polemik di kemudian hari.

Parpol Harus Berani Majukan Kader Terbaiknya di Pilpres 2029

Partai politik harus berani mengkader, mempersiapkan kadernya untuk maju di peralatan Pilpres 2029. Itu baru partai politik yang berani.

Aturan Main Pencapresan Harus Segera Dikaji

Maman menekankan tujuan utama mendirikan suatu negara ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk berdemokrasi.

Setelah PT 0 persen, Muncul Wacana Capres Independen

Wacana tersebut digulirkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin.

Golkar Kaget MK Cabut Presidential Threshold

SEKRETARIS Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji mengaku kaget dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)

Beberapa Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Hapus Ketentuan Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

Mahkamah Konstitusi Syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% yang tercantum dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, inkonstitusional.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi 0

Fadli menyebut ada beberapa pesan perbaikan sistem elektoral di dalam pertimbangan tersebut. 

Sandiaga Uno Bicara Kans Jadi Ketum PPP, Singgung Nasihat Jokowi

PPP tidak mengirimkan satu pun wakilnya sebagai anggota DPR RI periode ini karena perolehan suaranya pada Pileg 2024 kurang dari ambang batas parelemen 4%.

Suara Parpol Tersisa untuk Pilkada Jakarta Hanya 2,84%, Peluang Anies Kandas

ASA mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju lagi sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024 kandas.

KPU Ikut Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada

KPU menjelaskan Pasal 11 dan pasal-terkait di Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan segera diubah menyesuaikan putusan MK.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Abaikan Persebaran Suara

Pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menilai pemberlakuan presidential threshold mengabaikan persebaran suara.

Masyarakat Sipil Akan Boikot Pilkada 2024 jika Putusan MK Dikebiri

Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).

Baleg Bisa Ubah Redaksional Putusan MK yang Disadur ke RUU Pilkada

Baleg DPR RI  memastikan tak akan menganulir putusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pengamat: Putusan MK Bisa Cegah Monopoli Pencalonan Pilkada

Koordinator Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP)  mengapresiasi MK terkait ambang batas parpol untuk pencalonan Pilkada 2024 yang dinilai sangat baik bagi demokrasi di Indonesia.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia