Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TERKAIT berita di Mediaindonesia.com dengan judul "Polda Metro Jaya Kembali Merilis Kasus Mafia Tanah" menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar dan kami sertakan hak jawab dan koreksi dari Parnagogo & Rekan selaku Kuasa Hukum dari Radda Putra bin Wardi Nazar.
Hak Jawab dan Hak Koreksi :
Salah satu dari 30 Tersangka Mafia Tanah di Jagakarsa yang bernama Wardi Nazar, membantah bila dituduh sebagai Mafia Tanah.
Hal tersebut disampaikan Tim Kuasa Hukum Wardi Nazar dari Kantor Hukum Parnagogo & Rekan,yakni Jalintar Simbolon, S.H. dan Agradipura Parnagogo, S.H. yang menyatakan: sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 616 K/Pid/2023 tanggal 16 Juni 2023, klien kami dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana serta dibebaskan dari semua dakwaa.
Selanjutnya,Cap “Mafia Tanah”yang dituduhkan kepada Klien kami adalah TIDAK BENAR.
Selain itu, dalam fakta-fakta persidangan juga terungkap yakni, kepemilikan tanah yang Tim Penasehat Hukum melanjutkan,apabila sudah terjadi seperti ini, maka jelas kedudukan,nama baik, harkat serta martabat Klien kamilah yang paling dirugikan akibat sudah viral namanya sebagai "Mafia Tanah",yang mana hal tersebut TIDAK TERBUKTI dalam Putusan Kasasi di Mafkamah Agung RI.
Tim Penasehat Hkum Wardi Nazar berharap ke depannya para aparat penegak hukum lebih hati-hati dalam menuduhkan dan melabelkan seseorang, dan harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.(Z-9)
Kami dari Fanny And Team Law Office, Advocates & Legal Consultan, Jalan Niaga Nomor 216 Padang, https://www.fannyfauzie.com, 08116608527, menyampaikan hak jawab.
Kuasa hukum PT KAC menegaskan somasi PT Payfazz terhadap kliennya tidak jelas dan tidak berdasar.
Yopi Pebri, SH, selaku kuasa hukum menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas pemberitaan di media yang telah mencemarkan nama baik perusahaan kliennya tersebut.
BRi menggunakan hak jawab untuk menanggapi berita terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan pekerja BRI Kantor Cabang Pembantu Thamrin City.
Sehubungan dengan adanya pemberitaan di www.mediaindonesia.com pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 jam 18:45 WIB dengan Judul Berita “Beking Mafia Belum Ditangkap, FKMTI: Pantas Jokowi Marah”
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana terkait pungli di Rutan KPK besok, Kamis (1/8)
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Hilaria Baldwin mendampingi suaminya, Alec Baldwin, saat persidangan atas tuduhan pembunuhan tak disengaja dimulai di Santa Fe, New Mexico.
Demi keadilan dan demi tegaknya hukum, pemohon meminta majelis hakim agar bisa menghadirkan Rudiana di persidangan praperadilan Pegi Setiawan.
KPK menyepakati pertimbangan hakim yang menyebut kebebasan Gazalba bisa membuat kekacauan persidangan tipikor di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved