Jaminan Perubahan belum Terlihat

KOMITMEN perubahan dari PSSI beserta sejumlah perangkatnya, seperti klub dan asosiasi provinsi, belum terlihat.

Hal itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah belum mencabut sanksi pembekuan PSSI yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 yang dikeluarkan 17 April, tahun lalu.

"Jangan-jangan ketika SK sudah dicabut, mereka tidak mau berubah. Jaminan untuk berubah itu yang belum kita terima, tapi satu tahun ini merupakan waktu yang cukup untuk kami melakukan evaluasi sisi apa yang menyulitkan untuk melakukan perubahan," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Ia menginginkan komitmen perubahan akan membawa reformasi di tubuh federasi yang merayakan hari lahirnya pada 19 April itu.

Yang penting ialah adanya keterbukaan dan transparansi serta kemampuan memberi kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan bagi setiap pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia.

Mengenai adanya sinyal menuju kongres luar biasa (KLB), Imam menegaskan hal itu justru dilontarkan sendiri oleh klub dan asprov ketika bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo, Jumat (15/4).

Klub dan asprov juga menyatakan komitmen mereka untuk bersama-sama membenahi sepak bola Indonesia dan melakukan reformasi.

Untuk itu, Imam berharap janji itu direalisasikan para stakeholder sepak bola itu.

"Mereka sampaikan sendiri itu di depan presiden, jangan sampai kepercayaan presiden ini disalahgunakan sehingga reformasi tidak dilakukan," ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengakui di tengah vakumnya PSSI akibat pembekuan, Tim Transisi yang dibentuk pihaknya untuk mengambil sebagian wewenang PSSI juga belum maksimal dalam membenahi sepak bola nasional.

"Dalam satu tahun ini, ada banyak hal yang dilakukan, misalnya saja turnamen yang tanpa PSSI bisa dilakukan. Sebentar lagi juga akan ada kompetisi yang tidak sama dengan ISL (Indonesia Super League)," tandasnya.