Komite Ad Hoc Tunggu Peran Aktif Pemerintah

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk segera berperan aktif dalam penyelesaian masalah rumit sepak bola nasional. Lambatnya respon pemerintah akan berdampak kepada sanksi yang lebih berat dijatuhkan FIFA pada Kongres Luar Biasa (KLB) pada 26 Februari mendatang.

"Sebenarnya kami telah satu visi melihat permasalahan ini. Tapi sampai saat ini pelaksanaan yang belum jelas, jadi belum ada actionnya. Nanti coba saya akan tanyakan lagi ke Menpora untuk terus mengawal semangat yang sama ini," ungkap Ketua Komite ad hoc Agum Gumelar, Senin (15/2).

Dijadwalkan, Selasa (16/2), Agum dan salah satu anggota Komite ad hoc Mahfudin Nigara akan bertolak ke Kuala Lumpur Malaysia untuk bertemu anggota eksekutif FIFA dari kawasan Asia untuk melaporkan kinerja dari Komite ad hoc selama ini. Dalam laporannya ke FIFA, mantan Menteri Perhubungan era presiden Megawati ini mengaku akan menyampaikan perkembangan positif seusai bertemu Menpora.

"Laporan sudah kami siapkan termasuk lampirannya. Saya akan laporkan positif soal pertemuan dengan pemerintah. Saya akan menyebut soal ini ke Exco FIFA. Tapi saya juga akan melaporkan juga kalau belum adanya pemerintah di komite ini," imbuhnya.

Sampai saat ini Kemenpora belum juga memutuskan untuk bergabung dengan keanggotaan Komite ad hoc reformasi PSSI. Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto beralasan Kemenpora masih belum mendapatkan titah untuk bergabung dengan Komite ad hoc oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini karena Menpora Imam Nahrawi belum berkesempatan bertemu dengan Presiden karena agenda kerja ke luar negeri. Meski demikian, Gatot berharap ada laporan positif dari komite ad hoc ke FIFA.

"Seperti diketahui seusai pertemuan dengan pak Agum dengan pak Menteri telah memiliki chemistry yang sama. Tapi poinnya semoga masalah ini bisa dibawa secara elegan menjelan hari kongres FIFA nantinya," sebut Gatot. (OL-2)