Calon Ketum PSSI Harus Bersih

MANTAN Wakil Ketua Komite Normalisasi PSSI yang juga Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan calon Ketua Umum PSSI 2015-2019 harus terbebas dari kepentingan politik dan jeratan hukum.

Rudy mengartikan bebas dari kepentingan politik berarti calon ketua umum (ketua umum) terpilih harusnya tidak pernah berkiprah di panggung politik atau menjadi pengurus partai politik.

"Olahraga harus dipisahkan dari kepentingan politik. Kalau dicampur aduk, ya, susah. Kalau sepak bola tidak direcoki dengan kepentingan pribadi dan politik, prestasi akan bisa diraih. Karena itu, saya menjagokan Joko Driyono dari sembilan calon Ketum PSSI yang belum punya pengalaman politik dan belum terjerat kasus hukum," katanya.

Ketua Umum PSSI juga harus punya konsep prestasi. Salah satunya ialah menjuarai Asian Games 2018 yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang. "Kalau tidak punya target juara, ya, sudah, tidak usah mencalonkan," imbuhnya.

Mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumelar pun punya kriteria sendiri soal calon yang akan maju di Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 18 April 2015 di Surabaya. Agum yang juga Ketua Normalisasi PSSI menambahkan, ada empat kriteria yang harus dipenuhi calon Ketua Umum PSSI, di antaranya harus berwawasan manajer.

"Ketua PSSI harus disesuaikan dengan tantangan kekinian. Apalagi sepak bola saat ini mulai jadi industri makanya (yang diperlukan) orang yang berwawasan manajer," kata Agum pada diskusi interaktif Menakar Calon Ketua Umum PSSI yang Kapabel, di Jakarta, kemarin.

Selain berwawasan manajer, kata pria yang juga mantan Ketua Umum KONI Pusat itu, kriteria lain ialah harus mau mengabdi dan siap berkorban baik secara materiil dan nonmateriil.

"Ketua Umum PSSI juga harus mampu menjalin komunikasi dengan pemerintah. Bukan saling mengancam. Induk organisasi sepak bola Indonesia dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), harus menjadi mitra," ujar Agum. "Makanya dibutuhkan orang yang mampu menjaga kemitraan dengan pemerintah. Yang jelas PSSI itu bukan bawahan pemerintah tapi mitra.

"Kriteria terakhir yang harus dipenuhi ialah figur yang mampu menyatukan seluruh elemen sehingga tidak akan lagi terjadi kubu-kubuan yang selama ini juga menjadi pemicu kurang harmonisnya persepakbolaan nasional. "Menurut kalian, ada, tidak, yang sesuai dengan kriteria yang saya tetapkan?" tanyanya.

Bebas politik uang
Ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia (APSI) Gatot Haryo Sutejo menambahkan, KLB di Surabaya harus menjadi yang bermartabat. Sebagai pemilik suara, ia menolak upaya calon ketua umum yang menggunakan politik uang untuk memenangi pemilihan. Ia akan membocorkan hal itu kepada media bila ada pihak yang melakukan itu.

Salah satu calon Ketua Umum PSSI, Sarman El Hakim, menegaskan sepak bola Indonesia perlu perubahan kepengurusan yang mendasar. Jika tidak, peringkat Indonesia pada rangking FIFA akan terus merosot, bahkan bisa mencapai peringkat di bawah 200 dari 209 negara anggota FIFA.

Pada KLB nanti, ada sembilan calon yang akan bersaing menjadi Ketua Umum PSSI, yakni Djohar Arifin Husin, La Nyalla Mattalitti, Joko Driyono, Ahsanul Qosasih, Muhammad Zein, Subardi, Sarman El Hakim, Bernhard Limbong, dan Syarif Bastaman. (R-4)