Komite Integrity Jadi Harapan

KOMITE Ad Hoc Integrity menjadi langkah nyata PSSI untuk memerangi isu pengaturan skor. Namun, PSSI terkesan lamban merealisasikan tim yang diharapkan dapat menjembatani dengan pemangku kepentingan sepak bola lain, seperti pihak kepolisian dan pemerintah.

Dalam Kongres Tahunan di Bali kemarin, PSSI akhirnya mulai menelurkan keputusan untuk merealisasikan Komite Ad Hoc Integrity. Lembaga sepak bola tertinggi di Indonesia tersebut telah memilih pucuk pimpinan komite yang bakal diisi lima orang itu.

Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Jawa Timur Achmad Riyadh dan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Azwar Karim dipilih untuk mengisi posisi Ketua dan Wakil Ketua Komite Ad Hoc Integrity. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

"Kongres meng-endorse terbentuknya ad hoc integrity kemudian di forum tadi unsur ketua dan wakil ketua dipilih. Ketua Ahmad Riyadh dan wakil ketuanya Azwan Karim. Dalam waktu beberapa hari ke depan akan menambah tiga anggota lagi," kata Joko.

Ia berharap hadirnya Komite Ad Hoc Integrity dapat menjadi antitesis problematik pengaturan skor (match fixing) di sepak bola nasional yang kasusnya kembali mencuat belakangan ini. Joko menambahkan, Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memang telah mengarahkan untuk memerangi aksi match fixing.

"Komitmen ini tugas penting untuk fokus memperbaiki integritas sepak bola untuk memerangi pengaturan skor dan manipulasi sehingga komite ad hoc ini bisa bangun sinergi dengan PSSI dan kepolisian. Kita ingin cita-cita integritas dapat terpenuhi," imbuhnya.

Pengamat sepak bola Mohammad Kusnaeni menyebut pembentukan Komite Ad Hoc Integrity sah-sah saja. Namun, ia menggarisbawahi agar komite bentukan PSSI tidak menjadi batu sandungan kepolisian untuk mengupas tuntas pengaturan skor di Indonesia.

"Hanya saja, memang timing-nya agak terlambat karena satgas sudah melangkah lebih maju. Jadi, Komite Ad Hoc yang baru dibentuk ini jangan sampai membuat langkah blunder dengan menghalangi dan mempersulit upaya pemberantasan pengaturan skor," jelasnya.

Posisi Exco

Pergantian Edy Rahmayadi dengan Joko Driyono membuat Iwan Budianto kembali menjabat Wakil Ketua Umum PSSI. Dalam Statuta PSSI, wakil ketua umum terdiri atas dua orang. Selain Joko, yang menduduki posisi itu ialah Iwan Budianto, yang juga terpilih dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Ancol, Jakarta, 10 November 2016.

Namun, dalam perjalanannya, Edy ketika itu mengalihkan jabatan Iwan menjadi Kepala Staf PSSI. "Jabatan Kepala Staf PSSI resmi ditanggalkan dan itu disetujui kongres," ujar Joko.

Lebih jauh, Joko menyatakan telah meminta persetujuan kongres tentang pengisian posisi anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang lowong. Joko menambahkan, ia meminta persetujuan Kongres PSSI agar Exco dalam sepekan ini melakukan penjaringan calon anggota. Salah satu nama yang muncul untuk mengisi posisi anggota Exco yang kosong ialah Manajer Umum Persib Bandung Umuh. (R-1)