Desakan agar Edy Mundur Menguat

MENJELANG penyelenggaraan Kongres Tahunan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 20 Januari tahun depan, suara-suara yang menuntut Ketua Umum Edy Rahmayadi mundur dari jabatannya semakin kencang terdengar. Dengan kegagalan tim nasional di semua level dan serangkai­an pelanggaran hukum yang terjadi sepanjang tahun ini, membuat banyak pihak berpikir sebaiknya Edy tak lagi menjabat sebagai pemimpin dari federasi sepak bola Indonesia tersebut.

Presiden Madura United, Achsanul Qosasi, menegaskan, dengan status multijabat­an yang kini disandang Edy, membuatnya sulit fokus dalam mengatur sepak bola Indone-sia. Achsanul pun menginginkan, Edy mundur secara terhormat jika dibandingkan dengan dilengserkan melalui kongres luar biasa (KLB).

“Kalau saya jelas dari dulu sudah menyarankan dengan surat terbuka di media sosial agar Pak Edy sebaiknya mundur. Tanpa melihat hasil timnas waktu itu saja sudah jelas sikapnya. Kalau dimundurkan melalui KLB, Madura tidak ikut-ikut begitu, Madura ingin cara yang bagus, kalau di KLB enggak bagus,” ujar Achsanul saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Selasa (27/11).

“Mengurusi sepak bola itu bukan enggak bisa rangkap. Bisa dirangkap karena rata-rata pengurus PSSI kan banyak yang merangkap. Tapi, alasan Madura menyarankan Pak Edy mundur karena ia adanya di Sumatra Utara. Kalau adanya di Jakarta pasti lebih gampang koordinasi dengan Exco, bahkan bisa setelah jam kerja, tapi kalau di Sumut secara fisik enggak ada di sini sehingga enggak ada di dekat federasi, itu saja,” lanjutnya.

Syarat untuk menyelenggarakan KLB ialah tidak diterimanya laporan pertanggungjawaban dari ketum dan ada usulan dari 2/3 anggota di kongres tahunan tersebut.

Asosiasi Provinsi PSSI DKI Jakarta, Uden Kusuma Wijaya, mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menentukan sikap mengenai diadakannya KLB untuk penggusuran Edy. Meski demikian, Asprov DKI bersedia memfasilitasi keinginan masyarakat tentang desakan penurunan Edy.

“Secara kelembagaan karena PSSI dan Asprov menjadi satu bagian, kita akan mencoba menyikapi ini semua bagaimana tindak lanjut setelah adanya desakan dari masyarakat. Saya kira dengan sendirinya akan bergerak ke arah perbaikan sepak bola yang lebih baik, apabila masyarakat memang ingin adanya perubahan, seperti apa keinginan masyarakat akan kita lihat karena masyarakatlah yang punya PSSI,” ujarnya.

Rangkap jabatan
Sementara itu, Ketua Umum Asprov PSSI Jawa Barat, Tommy Apriantono, justru menganggap, penyelenggaraan KLB bukanlah hal krusial yang patut dibicarakan saat kong-res tahunan nanti. Menurut Tommy, yang paling penting ialah menuntut laporan pertanggungjawaban Komite Eksekutif PSSI, termasuk Ketum Edy di sepanjang kinerja mereka.

Tidak hanya itu, hal krusial lain ialah rangkap jabatan dari Exco yang dinilai Tommy melanggar etika.

“Asprov akan melihat kong­res tahunan ini, desakannya masalah kegagalan timnas, itu hanya salah satu, karena kan ada desakan lain, seperti pengaturan skor, Pengurus PSSI dari ketua dan jajaran Exco harus mempertanggungjawabkannya. Kemudian juga menurut saya Exco seharusnya tidak rangkap jabatan, seperti di Jepang, misalnya, sudah lama pejabat Exco JFA enggak mengurus klub agar fokus mengurus sepak bola nasional.” (R-2)