Desakan Edy Mundur dari PSSI Makin Kencang

MENJELANG penyelenggaraan Kongres Tahunan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 20 Januari mendatang, suara-suara yang menuntut Ketua Umum Edy Rahmayadi mundur dari jabatannya kembali kencang terdengar.

Dengan kegagalan tim nasional di semua level dan serangkaian pelanggaran hukum yang terjadi sepanjang tahun ini membuat banyak pihak berpikir sebaiknya Edy tak lagi menjabat sebagai pemimpin dari federasi tertinggi sepak bola Indonesia tersebut.

Presiden Madura United, Achsanul Qosasi, menegaskan, dengan status multijabatan yang kini disandang Edy membuatnya sulit fokus dalam mengatur sepak bola Indonesia. Achsanul pun menginginkan, Edy mundur secara terhormat dibandingkan dilengserkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

"Kalau saya jelas dari dulu sudah menyarankan dari dulu saya sudah keluarkan surat terbuka di media sosial, dari dulu Madura sudah meminta agar Pak Edy sebaiknya mundur, tanpa melihat hasil timnas waktu itu saja sudah jelas sikapnya. Kalau dimundurkan melalui KLB, Madura tidak ikut-ikut begitu, Madura ingin cara yang bagus, kalau di KLB enggak bagus," ujar Achsanul saat dihubungi Media di Jakarta, Selasa (27/11).

"Mengurusi sepak bola itu bukan engga bisa rangkap, bisa dirangkap karena rata-rata pengurus PSSI kan banyak yang merangkap. Tapi, alasan Madura menyarankan Pak Edy mundur karena ia adanya di SUmatera Utara, kalau adanya di Jakarta pasti lebih gampang koordinasi dnegan Exco, bahkan bisa setelah jam kerja, tapi kalau di Sumut secara fisik engga ada di sini sehingga engga ada di dekat federasi, itu saja," lanjutnya.

Syarat untuk menyelenggarakan KLB adalah tidak diterimanya laporan pertanggungjawaban dari Ketum, dan ada usulan dari 2/3 anggota di Kongres Tahunan tersebut.

Asosiasi Provinsi PSSI DKI Jakarta, Uden Kusuma Wijaya mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menentukan sikap mengenai diadakannya KLB untuk penggusuran Edy. Meski demikian, Aprov DKI bersedia memfasilitasi keinginan masyarakat tentang desakan penurunan Edy.

"Secara kelembagaan karena PSSI dan ASprov menjadi satu bagian, kita akan mencoba menyikapi ini semua bagaimana tindaklanjut setelah adanya desakan dari masyarakat. Saya kira dengan sendirinya akan bergerak ke arah perbaikan sepak bola yang lebih baik, apabila masyarakat memang ingin adanya perubahan, seperti apa keinginan masyarakat akan kita lihat karena masyarakatlah yang punya PSSI," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asprov PSSI Jawa Barat, Tommy Apriantono justru menganggap, penyelenggaraan KLB bukanlah hal krusial yang patut dibicarakan saat Kongres Tahunan nanti. Menurut Tommy, yang paling penting adalah menuntut laporan pertanggungjawaban Komite Eksekutif PSSI, termasuk Ketum Edy di sepanjang kinerja mereka sejauh ini.

Tak hanya itu, hal krusial lain adalah rangkap jabatan dari Exco yang dinilai Tommy melanggar etika.

"ASprov akan melihat kongres tahunan ini, desakannya masalah kegagalan timnas, itu hanya salah satu, karena kan ada desakan lain seperti pengaturan skor, Pengurus PSSI dari ketua dan jajaran Exco harus mempertanggungjawabkannya. Kemudian juga menurut saya Exco seharusnya tidak rangkap jabatan, sepert di Jepang misalnya sudah lama pejabat Exco JFA engga mengurus klub agar fokus mengurus sepak bola nasional, nah itu sebaiknya dijadikan regulasi yang mengikat," pungkasnya. (OL-4)