Menteri Siti: Laporan Parlemen Eropa soal Sawit Hina RI

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bereaksi keras atas disahkannya Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests oleh Parlemen Eropa di Starssbourg, Prancis.

Pasalnya, laporan itu secara khusus menyebut Indonesia, yang isinya menyatakan bahwa persoalan sawit adalah persoalan besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain.

Studi sawit itu rencananya akan dirilis pada pertengahan tahun ini dan Komisi Eropa akan mengadakan konferensi terkait sawit. Sisi pandangan negatif juga menyatakan perlunya alih investasi dari sawit ke sunflower oil dan rapeseed oil, serta kritik terhadap perbankan yang dianggap ikut mendukung.

"Bagi Indonesia isu sawit seperti ini merupakan hal yang sensitif, dan dalam kaitan lingkungan dan kehutanan, maka saya harus merespons," tegas Siti Nurbaya di Helsinki, Finlandia, Jumat (7/4). Ia berada di Helsinki dalam rangka bertemu dengan Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Finlandia, Kimmo Tiilikainen.

Menurut Siti, industri sawit di Indonesia merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani, yang meliputi areal tanam sawit seluas 11,6 juta hektare, dengan 41% merupakan tanaman petani atau small holders dan tenaga kerja dari usaha hulu hingga hilir tidak kurang dari 16 juta orang petani dan tenaga kerja.

Ia pun menyatakan catatan-catatan negatif dalam mosi tersebut merupakan penghinaan kepada Indonesia dan tidak dapat diterima.

"Tuduhan bahwa sawit adalah korupsi, sawit adalah eksploitasi pekerja anak, sawit adalah pelanggaran hak azasi manusia dan sawit menghilangkan hak masyarakat adat, semua itu tuduhan yang keji dan tidak relevan sekarang," tegas Siti Nurbaya.

Dijelaskan oleh Menteri Siti Nurbaya, bahwa Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, justru sedang melaksanakan praktek-praktek sustainable management dalam pengelolaan sawit, dan industri-industri land based lainnya saat ini dan sedang diintensifkan.

"Sustainable development menjadi concern pemerintah saat ini. Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga termasuk yang di depan dalam upaya implementasi Paris Agreement. Dan kita memiliki ratifikasi Paris Agreement tersebut serta berbagai ratifikasi lainnya untuk langkah-langkah sustainable development," imbuh Siti Nurbaya menambahkan.

Lebih lanjut ia menerangkan, bahkan saat ini Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat diberikan dalam berupa hutan adat.

"Langkah itu sedang terus berlangsung. Begitu pula dalam tata kelola gambut dan landscape management secara keseluruhan. Karena itu, saya kira studi sawit yang ada itu tidak lengkap dan tidak tepat memotret Indonesia dalam studi resolusi Parlemen Eropa tersebut," jelas Siti Nurbaya.

Siti juga menyatakan mosi Parlemen Eropa itu telah menyinggung kedaulatan Indonesia, karena menuduh dan mengajak pihak-pihak untuk memboikot investasi sawit dan pindah ke sunflower dan rapeseed.

"Saya kira ini langkah yang tidak pas. Jika dunia berharap Indonesia sebagai bagian penting dalam lingkungan global dan sebagai paru-paru dunia, dunia harus percaya Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya."

Ia menjelaskan, persoalan-persoalan di sektor tersebut sedang diselesaikan dan sudah memberikan hasil. Kontribusi Indonesia kepada dunia dalam hal lingkungan juga harus diakui. Upaya-upaya untuk mengatasi kebakaran hutan, menata forest governance, menata tata kelola gambut, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga habitat orangutan, harimau, gajah merupakan kontribusi Indonesia terhadap lingkungan global.

"Untuk itu resolusi dengan nada penghinaan kepada Indonesia dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia ini tidak bisa diterima. Indonesia akan mampu berhadapan dengan negara mana pun di dunia, manakala kedaulatannya terusik," tegas Menteri Siti. (X-12)