Ahok Bantah Terima Fulus dari Proyek KTP-E

GUBERNUR nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tegas membantah menerima fulus kasus suap proyek KTP elektronik (KTP-e). Ahok yang juga anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 merasa telah terjadi pencatutan nama.

"Mungkin saja lisnya semua (Komisi II DPR RI) terima, tapi kan enggak pernah berani kasih ke aku," kata Ahok di Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (5/4).

Tudingan pencatutan nama itu belakangan muncul setelah Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin berceloteh dalam persidangan. Nazar menyebut seluruh anggota Komisi II DPR kala itu menjabat turut menikmati hasil proyek senilai Rp6 triliun.

Ahok lantang, dirinya anti menerima duit rakyat yang disalahgunakan. Bahkan, bila ada yang berani memberinya duit hasil suap, Ahok tidak akan segan melaporkan telah terjadi gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Persoalannya anggota Komisi II berani kasih ke gue enggak? Lu berani enggak kasih ke gue kalau gue bocorin? Pasti gue laporin, orang gue uang perjalanan dinas aja dibalikin," paparnya. (MTVN/OL-2)