Belum Dibuka, Rapat Paripurna DPD Ricuh

RAPAT paripurna DPD yang mengagendakan pembacaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pergantian pimpinan DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/4), berubah menjadi kericuhan, bahkan ketika sidang tersebut belum dibuka.

Keributan diawali Senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi yang tidak terima jika dua pemimpin rapat, yakni Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan Wakil Ketua DPD GKR Hemas, duduk di kursi pimpinan karena menurut dia masa jabatan mereka sudah usai.

"Siapa yang menandatangani surat keputusan ini? Ibu dan bapak tidak berhak duduk di sana," ujar Nawardi seperti dikutip dari Metro TV.

Situasi pun memanas karena semakin banyak anggota DPD yang berteriak dan maju ke depan meja pimpinan. Saling dorong pun terjadi hingga harus dilerai polisi yang masuk ke ruang sidang.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengungkapkan agenda rapat kali ini ialah terkait dengan pembacaan putusan MA soal pembatalan tata tertib pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD.

"Sidang di mulai pukul 13.00 WIB dengan agenda putusan MA dan hal lain sebagai konsekuensi, misalnya kalau ada masalah perpanjangan waktu pimpinan. Kalau pemilihan tidak," ujar Farouk.

Dari 132 daftar peserta yang hadir dalam sidang parpiurna tersebut, tercatat sebanyak 90 anggota DPD yang hadir. (X-12)