KPU Desak Pergantian Komisioner Tepat Waktu

KETUA KPU Juri Ardiantoro mendesak agar pergantian Komisioner KPU dapat dilakukan tepat waktu. Dengan begitu, kata dia, tidak perlu ada perpanjangan masa jabatan bagi Komisioner KPU periode 2012-2017.

Hal itu diutarakannya menanggapi masih belum dilakukannya fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner KPU-Bawaslu periode 2017-2022.

"KPU tentu berharap proses fit and proper test bisa segera diselesaikan. Kemudian pergantian (komisioner KPU) tepat waktu pada 12 April. Jadi tidak perlu ada perpanjangan masa jabatan sekarang," katanya, di Jakarta, Jumat (24/3).

Juri menyebut proses perpanjangan masa jabatan komisioner tidaklah mudah. Pasalnya, itu harus mempunyai landasan hukum yang kuat setingkat Undang-undang.

"Kalau tidak UU, ya Perppu. Apakah situasi sekarang ini memenuhi syarat untuk dikeluarkannya Perppu? Perppu kan keluar kalau ada keadaan genting, darurat dan lainnya," tuturnya.

Juri pun menilai situasi saat ini tidak memenuhi syarat kegentingan sehingga Perppu harus dikeluarkan. "Justru kalau boleh dianggap genting itu adalah persiapan Pemilu 2019 yang harus dipikirkan dan segera disiapkan," cetusnya.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay juga meminta agar DPR tidak lagi menunda proses uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner penyelenggara pemilu periode 2017-2022.

Ia mengimbau agar DPR tidak merugikan lembaganya sendiri dengan mengambil langkah yang dianggap tidak positif oleh masyarakat, yakni dengan menunda fit and proper test komisioner penyelenggara pemilu. (X-12)