Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Persoalan Daerah Dibawa ke Saya

PRESIDEN Joko Widodo meminta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong agar pemerintah daerah menerbitkan surat keputusan pengakuan terhadap masyarakat adat. Bila SK terbit, pemerintah pusat baru bisa memberikan lahan yang jadi hak masyarakat adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepala Negara pun berencana mengadakan pertemuan dengan AMAN setiap empat sampai enam bulan terakhir. Dia ingin mendengarkan langsung perkembangan dari AMAN.

"Tapi juga jangan sampai persoalan-persoalan daerah di bawa ke saya, dikit-dikit saya, ndak lah. Nanti gubernur kerjanya apa? Bupati menteri kerjanya apa?" kata Jokowi di Kompleks Istana, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/3).

Jokowi menjelaskan, pada Desember lalu, pemerintah pusat sudah menyerahkan 11 SK terkait pemberian hutan adat di Sumatra Utara, Banten, Jambi, dan di beberapa wilayah lain. Saat ini sedang diproses untuk 18 SK lagi.

Namun, menurut dia, jumlah SK ini masih terlampau kecil. "Sekarang hutan sosial juga yang masih dalam proses ada 590 ribu hektare. secepatnya lah, saya sudah perintah kok kementerian, segera. semakin cepat dibagikan semakin baik," papar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku bila sebenarnya hutan adat adalah hak bagi masyarakat. Di tangan masyarakat adat, dia menjamin hutan akan lestari, lebih terpelihara. Namun, ada aturan yang harus dilalui untuk memberikan lahan ini.

Dia pun meminta masyarakt menghindari benturan tekait hutan adat. Bila nanti sudaha da SK dari bupati namun juga ada izin tambang atau perkembungan, masalah ini harus diselesaikan tanpa ada konflik.

Jokowi pun mempersilakan bila nantinya akan dibentuk satuan tugas untuk menjembatani pihak-pihak bila terjadi sengketa. "Kalau bisa dibicarakan di musyawarahkan, dijembatani yang baik sambil menunggu kita menyelesaikan ini," jelas dia.(OL-3)