Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tak ikut campur dengan urusan Pilkada DKI Jakarta. Segala urusan dan keputusan koalisi diserahkan sepenuhnya kepada pengurus DPW PKB DKI Jakarta.
"Kita sepenuhnya menunggu keputusan dari DPW PKB DKI," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (28/2).
Cak Imin mengatakan, DPW PKB DKI tahu seluk beluk Ibu Kota. Oleh karena itu, ia memberikan kuasa penuh bagi pengurus di DKI Jakarta untuk menentukan pilihan dan keputusan terkait nasib di Pilkada DKI.
"Sehingga tidak semua orang ikut terlibat, ini kan urusan DKI jadi yang tahu orang DKI," kata dia.
Cak Imin menambahkan, terlihat aneh jika urusan Pilkada DKI Jakarta diurusi oleh mereka yang berada di luar Ibu Kota. Tapi, ia mengakui hingga saat ini belum menerima laporan dari DPW PKB DKI Jakarta.
Muhaimin mengaku telah pula berkomunikasi dengan sejumlah ketua umum partai terkait Pilkada DKI Jakarta. Tapi, Cak Imin tetap teguh pada pendirian. Ia tak ingin mencampuri urusan DPW PKB DKI Jakarta.
Setiap ada ketua umum partai yang menghubungi, Cak Imin meminta mereka berkomunikasi dengan DPW PKB DKI. "Saya minta berkoordinasi dengan Ketua DPW PKB DKI," kata dia.
Ia menegaskan, urusan Pilkada DKI Jakarta telah sepenuhnya diserahkan kepada DPW PKB DKI. "Urusan saya itu Indonesia," kata Cak Imin. (MTVN/X-12)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved