Muhammadiyah: Jangan Biarkan Ada yang Mendikte Kedaulatan Bangsa

DALAM pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Jumat (24/2), Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, institusi negara, kekuatan-kekuatan politik berkewajiban mewujudkan kedaulatan Indonesia.

Ia menyatakan di negeri ini, semestinya tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Negara tidak sepatutnya memberi ruang bagi kekuatan asing maupun domestik yang menguasai kekayaan dan perikehidupan nasional.

"Negara harus berdaulat secara hukum, agar tidak seorang pun di Republik ini berbuat sekehendaknya tanpa supremasi hukum yang benar dan adil," kata Haedar.

Karenanya, Haedar percaya dan memberi apresiasi tinggi atas kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita poin satu yang bertekad menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

"Jangan biarkan di negeri ini ada tangan-tangan perkasa mendikte, menyandera, dan menguasai Indonesia yang menyebabkan hilangnya kedaulatan bangsa dan negara," tegas Haedar.

Menurutnya, Muhammadiyah sungguh menyambut baik dan mendukung political-will Presiden Jokowi dengan menetapkan kebijakan New Economic Policy untuk tegaknya Ekonomi Berkeadilan Sosial.

Haedar mengatakan kebijakan strategis tersebut jika diwujudkan secara nyata akan menjadi paradigma dan terobosan baru di era pemerintahan saat ini, yang tentu akan dikenang rakyat sebagai kado istimewa Indonesia.

Ia percaya pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan prokedaulatan dan prokeadilan-sosial secara konsisten. Banyak komponen bangsa akan mendukung.

"Muhammadiyah dengan etos 'sedikit bicara banyak bekerja' akan menjadi mitra terdepan yang akan berkiprah secara proaktif. Kami menunggu kebijakan-kebijakan imperatif pemerintah yang benar-benar prorakyat, prokedaulatan, dan prokeadilan sosial sebagaimana cita-cita luhur kemerdekaan," jelasnya lagi. (X-12)