Perbaikan Data Pemilih Jadi Prioritas Pilkada

KOMISI Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Rapat trilateral itu menyimpulkan pilkada serentak masih menyisakan banyak persoalan. Salah satu persoalan yang menjadi fokus evaluasi penyelenggaraan pilkada selanjutnya ialah akurasi data pemilih.

"Banyak sekali warga yang tidak bisa menggunakan hak pilih. Maka perbaikan kami fokuskan supaya memastikan tidak ada lagi hambatan dalam penggunaan hak pilih, secara prosedur ataupun administrasi," ujar Ketua KPU Juri Ardiantoro di Kantor DKPP Jakarta, Kamis (23/2).

Perbaikan data pemilih itu bukan semata ditujukan untuk Pilkada Serentak 2018 melainkan juga untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tahun ini. "Sehingga dalam waktu dekat, kami sepakat KPU, Bawaslu, dan DKPP memberi perhatian khusus untuk perbaikan di putaran kedua DKI."

Menurutnya, sangat banyak keluhan masyarakat Jakarta tentang berbagai kesulitan prosedural ketika menggunakan hak pilih. Banyak pemilih tambahan yang hadir ke TPS tidak diperkenankan menggunakan hak pilih karena keterbatasan waktu.

Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan pengawas di seluruh daerah banyak mendapat kecaman masyarakat soal akurasi data pemilih. Menurutnya, agregasi data pemilih yang sah di putaran kedua Pilkada DKI merupakan prioritas perbaikan bagi penyelenggara.

Ia menyatakan kualitas daftar pemilih menjadi faktor penentu penyelenggaraan pilkada yang berintegritas. "Maka harus ditutup semua celah kekurangannya untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu."

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menganggap secara umum penyelenggaraan pilkada serentak berlangsung lancar, aman, dan damai di seluruh daerah. "Tapi memang ada beberapa titik yang kita catat ada masalah. Maka tidak heran ada rekomendasi pemungutan ulang di 71 TPS, karena memang ada banyak masalah.”

Menurutnya, salah satu kekurangan dalam penyelenggaraan pilkada serentak kali ini merupakan ketidaksiapan petugas menangani penggunaan hak pilih. (X-12)