Tito: Bukan Kriminalisasi Ulama, tapi Penegakan Hukum

DALAM rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Tito Karnavian Menjawab tudingan sejumlah pihak bahwa kepolisian telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

Tito mengatakan harus diluruskan terlebih dahulu definisi istilah kriminalisasi tersebut. Menurutnya, yang Polri lakukan terhadap Rizieq Shihab dan kawan-kawan bukan kriminalisasi melainkan penegakan hukum.

'Kriminalisasi itu digunakan kalau ada perbuatan yang bukan pidana, tidak diatur dalam undang-undang tapi kemudian seolah-olah dibuat itu pidana. Itu kriminalisasi. Tapi kalau ada satu perbuatan dan diatur dalam UU, kami berpendapat itu bukan kriminalisasi, tapi penegakan hukum," ujar Tito di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/2).

Berkaitan dengan tuntutan pada aksi kemarin untuk menghentikan kasus-kasus Rizieq, Tito menuturkan akan melihat perkembangannya. "Ada yang tahap sidik dan lidik, nanti kami akan lihat bagaimana prosesnya. Apakah bisa dengan restorative justice," tandasnya.

Ia menjelaskan baik ulama, mahasiswa, atau masyarakat umum memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak bisa membatasi Polri untuk melakukan proses hukum sejauh diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kalau mahasiswa tidak salah, tidak mungkin ditangkap. Bukan hanya ulama dan mahasiswa, polisi juga bisa diproses. Semua elemen juga sama, dimata hukum siapapun dia," pungkasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Polri tidak melakukan kriminalisasi terhadap sejumlah ulama. Fadli menilai tuntutan dari ulama dan pendemo 212 hanya soal penegakan hukum kasus penistaan agama dan meminta Basuki T Purnama berhenti sementara dari Gubernur DKI Jakarta.

"Menurut saya, segera hentikan upaya kriminalisasi dan salah memahami persoalan yang ada sekarang. Tuntutannya itu sangat sederhana yaitu penegakan hukum. (yang dilakukan polisi) ini adalah suatu cara membungkam aspirasi yang kritis terhadap pemerintah," ucapnya. (X-12)