Hak Angket Kental Aroma Pilkada

KOORDINATOR Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan usulan hak angket yang hingga kini masih bergulir di DPR sangat erat kaitannya dengan pilkada DKI Jakarta dalam memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur.

Menurut dia, fraksi-fraksi yang sependapat dengan usulan hak angket itu parpol yang berseberangan dukungan.

"Upaya angket ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik pilkada Jakarta. Hal itu terlihat dari fraksi yang semangat mendorong angket ialah fraksi pendukung calon tertentu atau lawan politik Ahok di Jakarta," ujar Salang saat dihubungi, kemarin (Senin, 20/2).

Lebih lanjut, kata dia, semangat pengajuan hak angket itu dinilainya tidak murni untuk menegakkan aturan, tetapi lebih disebabkan tujuan politik tertentu.

"Jika Ahok kalah dalam pilkada Jakarta, pasti angket ini juga akan berhenti. Jika DPR RI bekerja seperti ini, dampaknya sangat buruk bagi institusi DPR dan kepercayaan publik nantinya semakin hilang," tandasnya.

Menurut Salang, ada instrumen lain yang bisa digunakan DPR untuk mendapatkan penjelasan dari pemerintah, yakni dengan mengundang menteri dalam negeri pada rapat dengar pendapat (RDP) di komisi.

"Kecuali mendagri tidak mampu menjelaskan dan memang ada unsur pelanggaran dalam keputusan tersebut," pungkasnya.

Secara terpisah, empat anggota dari total 132 angota DPD RI menyatakan sikap politik terhadap pengaktifan kembali Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Mereka, antara lain, Ketua DPD AM Fatwa, Wakil Ketua Komite III Fahira Idris, serta anggota Komite II Dailami Firdaus dan Dedy Iskandar Batubara. Menurut mereka, pengaktifan kembali Basuki tidak sesuai dengan UU.

"Saya merasa ini secara moril pasti memiliki kekuatan. Saya merasa ini suatu hal yang diperjuangkan bersama DPR khususnya fraksi DPR yang menggulirkan hak angket tentang pengaktifan Ahok sebagai gubernur dengan status terdakwa," ujar Fatwa.

Dailami Firdaus mengaku sangat prihatin dengan kembalinya Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah cuti. Menurutnya, pernyataan politiknya ini sebagai bentuk tambahan kekuatan untuk DPR.(Nov/P-4)