Presiden Pastikan Mafia Beras Dipidana

HARGA beras yang melonjak di pasaran dua pekan terakhir membuat Presiden Joko Widodo prihatin. Menurutnya, ada oknum yang sengaja menimbun pasokan beras. Padahal, harga sudah turun di Pasar Induk Cipinang.

Ia pun memastikan para tengkulak atau oknum yang bermain di belakang kenaikan harga beras akan dipidanakan.

"Selalu ada yang memanfatkan dalam situasi ini. Kalau sudah diidentifikasi, ada pidananya, ya langsung tangkap," tegas Jokowi saat blusukan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, kemarin.

Ia mencontohkan tindakan mafia yang mengoplos beras murah dari Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi beras bermerek sudah tidak bisa ditoleransi.

"Tegas, harus seperti itu. Ini sudah mengganggu namanya."

Untuk mengimplementasikan kebijakan Presiden itu, Direktur Bapokstra Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Robert J Bintaryo mengatakan telah membentuk tim audit bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara, Bareskrim Polri, dan lembaga survei terkait.

Selain menelusuri dugaan mafia beras, tim bakal mendalami permasalahan utama yang menyebabkan pelonjakan harga beras, berikut mengumpulkan data ihwal mekanisme distribusi beras di lapangan.

"Mulai besok (hari ini) tim turun ke lapangan. Kami telusuri dugaan penyebab naiknya harga beras secara drastis," tegas Robert, kemarin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan stakeholder, pelaku yang berperan di hulu dan distributor untuk memantau alur distribusi beras. Pun otoritas di setiap wilayah turut dilibatkan.

Giring harga

Sejalan dengan langkah itu, pemerintah juga terus mengoptimalkan peran Perum Badan Urusan Logistik untuk menstabilkan harga beras. Caranya ialah menggelontorkan 300 ribu ton beras untuk rakyat miskin dan melakukan operasi pasar (OP).

Dengan upaya yang telah dilakukan, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap harga beras tidak menembus Rp9 ribu per kilogram.

"Harga pasar jangan melampaui bangsa Rp9 ribu/kg," ujar JK setelah berkunjung ke gudang Bulog Subdivisi Regional Makassar di Makassar, Sulsel, kemarin.

Menurut JK, harga itu merupakan titik ideal untuk petani ataupun konsumen. Dengan harga pembelian pemerintah Rp7.260/kg, harga yang wajar di pasaran di kisaran Rp8 ribu-Rp9 ribu.

Sementara untuk raskin nilai tebusnya sudah cukup murah sebesar Rp1.600/kg.

JK mengatakan, dengan stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 1,4 juta ton, pemerintah meyakini gelontoran raskin dan OP tidak akan mengganggu cadangan beras. Apalagi pada Maret 2015 sejumlah wilayah sudah mulai masa panen. Panen raya diprediksi berlangsung April.

Direktur Pelayan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari memastikan pihaknya akan memperpanjang operasi pasar dua pekan mendatang. Dia meyakini, bila OP digencarkan secara masif, harga beras kembali normal.

"Dalam dua minggu ke depan, kami perpanjang operasi pasar tahap kedua. Tahap pertama kan sudah selesai kemarin," tutur Lely.

Di lain sisi, operasi pasar terus dilakukan. Bulog Devisi Regional Nusa Tenggara Timur hingga kemarin telah menggelontorkan 100 ton beras ke pasar. Namun, harga beras belum juga turun.

Pemkot Malang bersama Perum Bulog Kantor Subdivre Malang, Jatim, menggelar operasi pasar beras di Pasar Besar kota setempat, kemarin. Sebanyak 10 ton beras dijual Rp7.300 per kg saat harga di pasaran mencapai Rp11.000 per kg hingga Rp12.000 per kg.

Terkait operasi pasar, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menyatakan kecewa. Pasalnya, masyarakat dirugikan dengan kualitas beras dalam operasi pasar di kantor Kecamatan Cihideung.

Di Subang, Jabar, terus meroketnya harga beras dimanfaatkan tengkulak yang memburu gabah petani. Petani mengaku bahwa tengkulak menawarkan harga gabah kering giling Rp650 ribu per kuintal.