Mendagri Sebut KTP-E Palsu bukan untuk Pilkada

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pengiriman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) palsu yang berasal dari Kamboja bukan untuk kepentinga pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 yang akan digelar pada 15 Februari.

Hal itu diutarakannya saat menanggapi adanya pengiriman barang berupa kartu-kartu yang diduga untuk pidana pemalsuan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

"Itu tidak ada kaitannya untuk pilkada, untuk pemalsuan enggak ada. Itu sindikat cyber crime yang mau bermain kejahatan di sini aja," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2).

Ia sudah meminta kepada Kepolisian untuk mengusut keberadaan KTP-E palsu tersebut. Tjahjo menyebut masuknya KTP-E palsu jelang pilkada hanya kebetulan saja.

"Kecuali jumlahnya satu juta, ini hanya 36 saja, mungkin dia hanya mau main model penipuan cyber, yang ATM, mungkin ya, sekarang diserahkan ke kepolisian," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, pengiriman barang berupa kartu-kartu dari Kamboja yang di dalamnya berisi KTP-E dikirim melalui jasa pengiriman FedEx melalui Bandara Soekarno Hatta.

Setelah dipindai dengan mesin X-Ray terlihat isinya berupa KTP Elektronik. Selain itu, ada juga buku tabungan dan kartu atm serta kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP). Namun setelah disidak, jumlahnya hanya 36 buah, tidak seperti yang digembar-gemborkan sebelumnya. (X-12)