Pilkada DKI Jakarta Dibayangi Potensi Kekerasan Psikologis

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat ada potensi kekerasan psikologis yang mungkin terjadi di Pilkada DKI Jakarta yang tinggal hitungan hari.

"DKI akan sama seperti pemilihan Wali Kota Cilegon, konflik kekerasan tidak lagi fisik, tapi psikologis," kata Tim Asistensi Divisi Pengawasan Bawaslu Abdul Gofur di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (9/2).

Gofur menjelaskan, saat pelaksanaan Pilkada Cilegon, penggunaan atribut khas sebagai identitas pendukung banyak dilakukan. Pada saat pemungutan suara, sekelompok orang dengan atribut pendukung tertentu berkumpul di depan tempat pemungutan suara.

Kelompok itu kemudian mengintimidasi calon pemilih yang hendak menggunakan hak suara mereka di TPS untuk mencoblos calon tertentu. Gofur menjelaskan, berkumpul di depan TPS sudah masuk dalam kategori kekerasan psikologis.

"Itu karena calon pemilih yang hendak masuk ke bilik suara merasa tertekan dan terintimidasi. Di DKI saya rasa dekat seperti ini," kata Gofur.

Namun, Gofur meminta masyarakat tak perlu khawatir terhadap potensi konflik dan kekerasan dalam pelaksanaan pilkada serentak. Bawaslu, kata dia, telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk meredam hal itu.

Bawaslu juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan agama untuk mencegah konflik dan kekerasan pecah di satu daerah. "Itu sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelum hari pemungutan suara," jelas dia.

Pilkada di DKI Jakarta diikuti tiga pasangan calon, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (MTVN/X-12)