Pertemuan Jokowi-SBY Usai Pilkada untuk Meminimalisasi Polemik

KEINGINAN Presiden Joko Widodo menerima Susilo Bambang Yudhoyono setelah Pilkada 2017 dinilai keputusan strategis untuk meminimalisai potensi polemik.

Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, Jokowi memang harus melepaskan pertemuan dari nuansa pilkada. Pasalnya, kehadiran Agus Yudhoyono sebagai peserta pilkada, adalah kepentingan yang tidak bisa dipisahkan dari SBY.

"Anaknya bertarung di pilkada, nuansanya akan berbeda jika dilakukan sebelum pencoblosan. Selama SBY masih Ketua Umum Partai Demokrat, maka dia akan bertindak sebagai politisi, bukan negarawan," ujarnya ketika dihubungi, Jumat (3/2).

Jika pertemuan digelar sebelum 15 Februari, maka hal itu bisa berpotensi merugikan ataupun menguntungkan salah satu calon. Keputusan itu dinilai sebagai bentuk komitmen Presiden yang netral dalam pilkada.

"Kalau sebelum 15 Februari, pihak-pihak pasti akan membawa framing dan kepentingan masing-masing yang sifatnya jangka pendek. Gaduh lagi nanti," tandasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pertemuan keduanya di tengah tensi politik yang menghangat adalah keniscayaan. Selain itu, lanjutnya, pertemuan tersebut juga dapat digunakan membicarakan berbagai hal, sekaligus menemukan solusi bermacam persoalan kebangsaan.

Terutama terkait situasi politik terkini yang bisa mengarah terjadinya polarisasi di tengah masyarakat hanya untuk kepentingan sesaat segelintir elite.

"Ini masuk kepentingan jangka menengah dan panjang. Bagaimanapun SBY pernah menjabat Presiden 10 tahun dan ketua umum partai besar. Banyak manfaat yang bisa diambil dari pertemuan itu" pungkasnya. (X-12)