Komnas HAM Bantah Satu Tim dengan Pemerintah

KOMISONER Komnas HAM Siti Nurlaila membantah keras atas dugaan maladministrasi kepada pihaknya karena diduga menjadi satu tim dengan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM.

Siti menyebut Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM pastinya akan bersinggungan dengan pemerintah karena pemerintah bisa menjadi pelaku pelanggaran HAM. Dengan demikian, tidak mungkin Komnas HAM sebagai lembaga independem menjadi satu kesatuan dengan pemerintah.

"Tidak pernah kami satu tim. Kalau ada buktinya silahkan tapi kita selalu menolak. Pernah untuk kasus Papua, Wasior dan Wamena itu DPR memasukkan kami, tapi kami menolak dan minta dicabut," kata Siti.

Selama ini, Siti menilai pertemuan maupun rapat yang dilakukan bertatap muka dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) hanya sebatas koordinasi, konsultasi dan konfirmasi.

Dalam rapat terbatas yangy terakhir diikuti pada Senin (31/1) lalu pun, Komnas HAM hadir di Kemenkopolhukam untuk mengonfirmasi urgensi pembentukan dan skema kerja Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

"Selebihnya selain soal DKN, tidak ada kesepakatan atau pembicaraan apa pun. Jadi tidak bisa dikatakan Komnas HAM bergabung dengan pemerintah jadi satu tim," tukasnya.

Siti pun menegaskan keputusan pernyataan untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yakni Semanggi 1 dan 2 melalui nonyudisial tak pernah disepakati Komnas HAM.

Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta korban pelanggaran HAM melaporkan Wiranto dan Komnas HAM ke Ombudsman. Laporan itu dilakukan menyusul adanya dugaan maladministrasi dalam pengabaian penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sebelumnya pernyataan tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat Semanggi 1 dan 2 melalui jalan nonyudisial dilontarkan Wiranto seusai rapat dengan Komnas HAM pada Senin (31/1). (X-12)