Polisi 'cuma' Temukan 9 Pelanggaran Pidana Pilkada Serentak 2017

KAPOLRI Jendral Tito Karnavian menyebut pelanggaran tindak pidana pemilu pada Pilkada Serentak 2017 hingga dua minggu menjelang pemilihan tergolong sedikit. Sampai saat ini, baru sembilan pelanggaran yang terdapat pada unsur pidana dalam pelanggaran pemilu.

Tito menjelaskan, kepolisian sebetulnya menerima sebanyak 220 laporan pelanggaran kampanye. Namun, polisi hanya menemukan sembilan pelanggaran yang terdapat unsur pidana.

"Sebanyak 62 masih pembahasan. Sebagian besar bukan tindak pidana pemilu, laporan yang tidak disertai bukti pendukung," ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemilu di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).

Tito menjelaskan sembilan tindak pidana tersebut merupakan indikator rendahnya tingkat kerawanan Pilkada DKI 2017. Kendati demikian, Tito menegaskan, seluruh elemen pemerintah serta masyarakat harus tetap waspada.

Ia menambahkan, jika dilihat dari sudut pandang aparat penegak hukum, pemilu yang merupakan bagian penting demokrasi merupakan potensi kerawanan. Pasalnya, di setiap pemilu, baik nasional dan daerah, masyarakat berpotensi terbelah sesuai pilihannya.

"Dua pasangan calon, terbelah menjadi dua. Lima calon, terbelah jadi lima. Namanya terbelah itu potensi konflik," tegasnya.

Karenanya, peran kepolisian dan TNI harus bisa mengelola potensi konflik agar tidak memecah persatuan Indonesia. Selain itu, menurut Tito, aparat penegak hukum dinilai sukses mengawal pilkada bila tidak ada tindakan anarkis.

"Kita masih ada waktu untuk konsolidasi. Sinergi terpenting pemda, kejaksaan, Gakkumdu, TNI-Polri, intelijen. Karena ini sistem komandonya jelas," pungkasnya. (MTVN/X-12)