Djarot: Aparatur Lambat Eksekusi Kebijakan akan Diganti

CALON petahana wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan aparatur pemerintahan DKI Jakarta yang lambat menerapkan kebijakan dalam menjalankan tugasnya akan diganti.

"Apabila ada mereka (aparatur pemerintahan) yang lambat untuk mengeksekusi kebijakan, dengan menyesal dan senang hati juga kami akan ganti," kata Djarot dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1) malam.

Djarot mengatakan pejabat yang diganti tersebut adalah mereka yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.

Mantan Wali Kota Blitar menuturkan pergantian jabatan dalam pemerintahan DKI Jakarta dilakukan melalui lelang terbuka sehingga setiap orang memiliki kesempatan sama untuk berkompetisi. Pada akhirnya diharapkan diperoleh pelayan publik yang berkualitas dan bersih dari korupsi.

Djarot menegaskan pihaknya sudah berulang kali memberikan peringatan-peringatan dan masukan agar pejabat pemerintahan tidak melakukan korupsi atau pungutan liar. "Warga Jakarta butuh pelayanan yang cepat, tepat, profesional dan bebas dari pungutan liar," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengangkat tema Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Penataan Kawasan Perkotaan dalam debat kedua Pilkada DKI.

Debat itu dipandu dua moderator yaitu Tina Talisa yang merupakan mantan presenter televisi dan Eko Prasodjo yang merupakan Guru Besar Administrasi Publik Universitas Indonesia. (X-12)