Bukti KPK Kuat, MK Serahkan Pengganti Patrialis ke Presiden

MAHKAMAH Konstitusi menyerahkan penggantian Patrialis Akbar sebagai salah satu hakim kepada Presiden Joko Widodo. MK menilai, posisi Patrialis dulu hasil keputusan Presiden, sehingga penggantiannya pun diserahkan kembali ke Presiden.

"Itu hak Presiden, itu otoritasnya. Mau bikin pansel lagi silakan, mau nunjuk juga silakan," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono, di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (27/1).

Namun sebelum diserahkan ke Presiden, Fajar mengatakan mekanisme pemberhentian Patrialis dilakukan melalui Majelis Kehormatan di bawah Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Jika Patrialis terbukti melakukan pelanggaran berat, Mahkamah Kehormatan berhak merekomendasikan pemberhentian ke pimpinan MK.

"Permintaan pemberhentian dari Majelis Kehormatan, kemudian Presiden memberhentikan melalui SK. MK akan menyurati Presiden untuk mengganti posisi hakim yang bersangkutan," jelas Fajar.

Fajar menambahkan, jika Patrialis tidak terbukti melakukan pelanggaran, Majelis Kehormatan akan merekomendasikan untuk rehabilitasi. Namun, melihat fakta-fakta yang sudah dimiliki KPK, sulit bagi Patrialis lolos dari hukum.

"Agak sulit juga kalau Majelis Kehormatan merekomendasikan rehabilitasi. Tapi yang pasti MK akan berkirim surat agar Presiden mencari penggantinya, karena Patrialis ini hakim yang diajukan oleh Presiden," jelas Fajar.(OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Soelistijono