Saling Tuduh kian Masif, MPR Usulkan Rembug Nasional

MPR meminta pemerintah bersikap bijak menyikapi situasi nasional saat ini yang dirasakan tidak kondusif karena berbagai elemen masyarakat terlibat saling tuduh dan saling lapor.

Demikian salah satu topik pembahasan Presiden Joko Widodo ketika menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan MPR di Istana Merdeka, Selasa (24/1).

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengatakan, saling lapor merupakan hak warga negara dam menjadi ranah kepolisian untuk menindak-lanjutinya. Namun, jelas Oesman, tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Apalagi jika kemudian hal tersebut membuat suhu politik menghangat.

"Jadi harus ada satu lembaga nasional, rembug nasional yang diisi tokoh-tokoh nasional. Enggak perlu saling melapor lah. Dihilangkanlah saling melapor itu, supaya bisa diselesaikan secara musyawarah," tandasnya.

Dalam rapat konsultasi tersebut, Presiden didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Sementara itu, dari pimpinan MPR hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan dan seluruh wakil ketua.

Senada, Zulkifli mengatakan, tidak semua persoalan bangsa bisa diselesaikan dengan jalur hukum. Menurutnya, apabila terdapat perbedaan, ia menganjurkan agar sejumlah pihak yang berselisih bertemu dan bermusyawarah. Dengan demikian, segala permasalahan akan dapat diselesaikan dan anak bangsa bisa kembali fokus membangun negeri.

"Kadang-kadang hukum itu bisa meninggalkan luka dan marah yang panjang. Karena itu, tadi sepakat mari kita mengembalikan kepada nilai-nilai keindonesiaan kita, musyawarah mufakat, dialog dengan jujur, saling menghargai, saling menghormati, dialog tanpa kebencian," ujarnya.

Adapun Wakil Ketua MPR HIdayat Nur Wahid menambahkan, berbagai pihak boleh saja saling melaporkan satu sama lain secara hukum. Namun, kepolisian harus mengedepankan rasa keadilan. (X-12)