Potensi Jual Beli Jabatan Capai Rp44 Triliun

PIMPINAN Pusat Pemuda Muhammadiyah dalam satu kajiannya menaksir potensi perputaran jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia mencapai Rp44 triliun.

Kajian itu juga menyebutkan bahwa praktik rente jabatan seringkali dilakukan pada momen menjelang atau setelah Pilkada.

"Tujuannya untuk politisasi ASN, bandit anggaran dan keuntungan dari kewenangan urusan kepegawaian dengan jual beli," kata Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi PP Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi, di Auditorium PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1).

Virgo menjelaskan perhitungannya. Saat ini terdapat 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. PP Pemuda Muhammadiyah menaksir harga jual beli jabatan berkisar Rp200 juta pada eselon eselon II-IV di tiap daerah.

Jika rata rata komposisi jabatan diambil 450 komposisi. Sementara berdasarkan KASN, sebanyak 90% dari proses pengisian 21 ribu kepala dinas berada dalam kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

"Maka dugaan potensi jual beli jabatan sejumlah Rp44,37 triliun," kata Virgo.

Sementara itu untuk rente jabatan pada Pilkada serentak 2017 saat ini diduga mencapai Rp9,09 triliun. Hasil itu didapat dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak pada 2017, dengan komposisi jabatan 450 jabatan.

"Rp200 juta dikali 450 jabatan, dikali 101 kepala daerah," ucap Virgo.

Menurut Virgo, jual beli jabatan akan berampak pada lahirnya korupsi birokrasi pemerintahan yang membawa kerugian uang negara, eerta pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik. Itu semua berimplilkasi pada kesejahteraan serta hak-hak sipil tidak terpenuhi.

Untuk itu, PP Pemuda Muhammadiyah meminta KASN bisa bersinergi dengan KPK dan Ombudsman dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan mutasi dan pengangkatan aparatur sipil negara. (MTVN/X-12)