Wacana Akses Pesawat Militer AS di Langit RI, Pengamat: Jangan Ada Kompromi Kedaulatan

PENELITI Kebijakan Publik dan Good Governance, Gian Kasogi mengkritik wacana pemberian akses melintas bagi pesawat militer Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai berisiko menggerus kedaulatan negara jika mekanisme pengawasannya tidak diperketat.

Gian menegaskan bahwa isu ini bukan sekadar urusan teknis diplomatik, melainkan ujian atas prinsip harga diri bangsa.

"Ini adalah ujian nyata sejauh mana negara berani berdiri di atas prinsip, bukan sekadar kompromi diplomatik," ujar Gian dalam diskusi publik bertajuk "Langit Indonesia Bukan Zona Bebas" yang digelar Indonesia Youth Congress di Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026),

Gian mengkritisi skema akses berbasis "notifikasi" yang berkembang dalam wacana kebijakan tersebut. Menurutnya, perubahan dari mekanisme "izin" menjadi sekadar "pemberitahuan" dapat menggeser posisi Indonesia menjadi pihak yang pasif atas wilayah udaranya sendiri.

Ia memperingatkan bahwa pelemahan kedaulatan sering kali tidak terjadi secara eksplisit, melainkan melalui kebijakan teknis yang longgar dan berulang. "Pergeseran dari mekanisme 'izin' ke 'notifikasi' bukan sekadar simplifikasi administratif, tetapi berimplikasi pada kontrol operasional dan kemandirian pertahanan," tegasnya.

Lebih lanjut, Gian mengingatkan Kemenhan untuk tidak naif dalam membaca situasi geopolitik, terutama di tengah rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Gian menilai setiap kebijakan akses militer asing akan selalu dibaca sebagai sinyal politik internasional yang memiliki konsekuensi serius.

Ia juga menyayangkan minimnya transparansi pemerintah terkait batasan operasional dan mekanisme pengawasan kebijakan ini. Hal tersebut dianggap berpotensi memicu ketidakpercayaan publik dan spekulasi liar.

Gian mendesak pemerintah untuk tetap mempertahankan hak veto penuh terhadap setiap akses militer asing dan menolak konsep "kebebasan melintas" tanpa kontrol aktif. Ia juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pertahanan tersebut.

"Jika negara masih bisa mengatur, membatasi, dan menolak, maka kerja sama adalah strategi. Tetapi jika hanya menyesuaikan diri, itu menjadi preseden berbahaya," kata Gian. (H-2)