Pemerintah akan Daftarkan 1.106 Pulau Tak Bernama ke PBB

PEMERINTAH melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendaftarkan 1106 pulau yang belum memiliki nama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini. Langkah ini dilakukan pemerintah guna menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV Kementerian Keluatan dan Perikanan, Selasa (17/1).

Susi mengatakan pendaftaran itu akan dilakukan pada Agustus 2017. Rencananya pendaftaran akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kita mulai menata, meneliti, dan mendaftarkan pulau di Indonesia yang belum bernama. Kemarin kita sudah identifikasi ada 1.106 yang siap didaftarkan kepada PBB pada Agustus ini. Saya harap Pak Presiden bisa berangkat untuk mendaftarkan sekaligus menamai pulau tersebut," ujar Susi.

Dalam prosesnya, pendaftaran dan penamaan pulau di PBB hanya bisa dilakukan oleh negara. "Jadi yang bisa memberikan nama adalah negara, dan mendaftarkan kepada PBB itu negara," tegas Susi.

Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan sertifikat Hak Pengelolan Lahan (HPL) untuk 111 pulau terluar. Hal ini dilakukan untuk menghindari penguasaan pulau tersebut oleh pihak asing.

Selain itu, pemerintah berencana mengatur regulasi dan potensi pulau-pulau di Indonesia dengan melakukan investigasi terhadap status kepemilikannya. Investigasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pulau-pulau yang dijadikan tempat kriminalitas, perbudakan, narkoba dan lainnya.

"Kita punya ratusan pulau yang dikelola swasta itu kita tinjau kepemilikannya. Apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Kita juga harus memastikan pulau itu produktif, baik untuk wisata, industri dan sebagainya. Semua yang dilakukan legal dan melibatkan masyarakat," tegas Susi.(OL-4)