Pengamat: TNI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Ekonomi dari Dampak Geopolitik Global

ANALIS politik senior, Boni Hargens, mengungkapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini mengambil peran proaktif dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional. Langkah ini merupakan respons strategis atas arahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan turbulensi geopolitik di Timur Tengah tidak memicu krisis ekonomi di dalam negeri.

Boni menilai, keterlibatan TNI dalam mengamankan pilar ekonomi merupakan bentuk pertahanan berlapis untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri.

"Peran TNI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional mencakup beberapa dimensi strategis. Di sisi pengamanan infrastruktur, satuan TNI memperketat pengawasan di titik-titik vital distribusi energi, mulai dari kilang minyak hingga jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan jaringan ilegal," ujar Boni melalui keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Baca juga : Dukung Seruan Dasco, Boni Hargens: Persatuan Nasional Kunci Hadapi Gejolak Global

Selain kehadiran fisik di objek vital nasional, TNI juga mengoptimalkan dimensi intelijen. Boni menjelaskan bahwa TNI berkolaborasi erat dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memetakan ancaman, termasuk pergerakan jaringan penyalahgunaan subsidi energi.

Informasi dari jaringan intelijen militer tersebut menjadi kontribusi penting dalam operasi penindakan yang dipimpin oleh Bareskrim Polri. Sinergi ini ditujukan untuk mengamankan empat poin utama komitmen pemerintah: perlindungan subsidi rakyat, ketahanan energi nasional, penegakan hukum tanpa kompromi, serta isolasi ekonomi domestik dari gejolak eksternal.

"Presiden memberikan mandat penuh kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua bentuk kejahatan energi yang merugikan negara dan rakyat," ujarnya.

Baca juga : Pengamat Kritik Argumen Komisi Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025

Boni menekankan bahwa ancaman internal yang paling nyata saat ini adalah penyelewengan BBM dan LPG bersubsidi. Ia menyoroti bagaimana setiap liter solar atau tabung gas yang dialihkan secara ilegal ke industri besar secara langsung merampas hak masyarakat miskin.

"Setiap rupiah subsidi yang disalahgunakan adalah kerugian langsung bagi APBN. Ketika pasokan LPG 3 kg diselewengkan, masyarakat kecil menghadapi kelangkaan, dan ibu rumah tangga berpenghasilan rendah harus menanggung beban lebih mahal," jelasnya.

Menurut Boni, koordinasi antara Polri dalam penegakan hukum, TNI dalam pengamanan strategis, dan kebijakan tegas dari pemerintahan Prabowo-Gibran membentuk sistem pertahanan ekonomi yang kokoh.

Model respons nasional ini dinilai efektif dalam menghadapi tantangan energi di era volatilitas global. Boni berharap sinergi ini terus diperkuat dan dilembagakan sebagai standar baru untuk melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia dari berbagai guncangan geopolitik dunia.

"Sinergi tiga pilar ini membentuk sistem pertahanan berlapis yang tidak mudah ditembus oleh jaringan kejahatan energi secanggih apa pun," pungkasnya. (H-2)