Penyebaran Hoax Masif, Tindak juga Penyedia Aplikasi

MASIFNYA penyebaran informasi bohong (hoax) di jejaring sosial berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik dan permusuhan antarkelompok. Bila kondisi itu terus dibiarkan, situasi politik, ekonomi, dan sosial di Tanah Air juga bakal tersandera.

Demikian pemaparan Kepala Program Studi Komunikasi Massa Akademi Televisi Indonesia (ATVI) Jakarta Agus Sudibyo dan pegiat koperasi digital Adie Marzuki di sela diskusi Perang Digital: Perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi, yang diselenggarakan DPP Ahlulbait Indonesia (ABI) di Jakarta, Sabtu (14/1).

Pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas) oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diharapkan memecahkan persoalan.

Meski begitu, anggota Dewan Pers itu mengingatkan Basinas tidak terpaku pada tindakan pemblokiran situs atau yang bersifat polisional semata. Tugas yang paling utama membuat kerangka sistem nasional digital komunikasi dan informasi, serta mendesain pendidikan literasi media.

"Dua hal itu yang paling mendesak di Indonesia, sehingga nantinya pemerintah bisa menanganinya dengan baik. Kita tidak tahu dalam lima tahun lagi pembangunan di bidang digital itu akan seperti apa," papar Agus.

Indonesia dapat meniru Jerman, Kanada, atau Amerika Serikat yang berhasil merebut kedaulatan digital dengan menindak perusahaan penyedia aplikasi.

Kendalanya, diakui Agus, perusahaan-perusahaan tersebut, seperti Google dan Facebook, belum dijadikan subjek hukum di Indonesia.

Adie Marzuki menilai kondisi digital di Indonesia masih dalam fase terjajah, belum pada tahap perang. Pasalnya, pemerintah dan publik belum melakukan perlawanan dan malah terkesan membiarkan kolonialisasi digital.

"Perang digital baru terlihat jika kita sudah melawan dan punya daya tawar menghadapi perusahaan penyedia aplikasi, Misalnya, meminta mereka bayar pajak. Mereka harus tunduk dengan aturan yang dibuat pemerintah."

Untuk menumbuhkan industri digital dan kedaulatannya, imbuh Adie, yang penting diperhatikan menberi keberpihakan untuk masyarakat digital lokal.(Gol/P-1)