Muhammadiyah: Penguasaan Lahan Aset Negara Perlu Ditata Ulang

KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku berbicara serius dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penguasaan lahan aset negara di seantero Nusantara. Dia menilai, masyarakat harus bisa menikmati aset-aset ini.

"Soal penguasaan lahan, tanah yang ini menjadi aset negara yang perlu ditata ulang demi sebesar-besarnya hajat hidup orang banyak," kata Haedar di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (13/1).

Dia juga menekankan, rakyat harus dilindungi dan bisa memperoleh manfaat dari kekayaan alam yang ada di sekitarnya. Pemerintah juga harus bisa menyokong rakyat ketika mereka harus berhadapan dengan swasta serta pemodal yang menguasai lahan.

Dalam melihat masalah itu, Haedar berkaca dari perdebatan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Konsep keadilan sosial, kata dia, ketika negara hadir untuk membela, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat.

"Dalam konteks itu, tidak mungkin membangun kesejahteraan rakyat kalau tidak didukung oleh kekuatan politik, kekuatan masyarakat yang memang untuk ikut menjadikan Republik ini menjadi Republik yang mensejahterakan, melindungi dan memajukan rakyat," pungkas dia. (MTVN/X-12)